InDepthNews.id (Lampung Selatan) — Wakil Ketua III DPRD Lampung Selatan dari Fraksi PAN, Bella Jayanti, menegaskan komitmen legislatif untuk mengawal penyelesaian nasib 259 tenaga honorer non-database BKN setelah keluarnya SE KemenpanRB Nomor B/5645/SM.01.00/2025 yang menghentikan kebijakan afirmasi pengangkatan honorer non-database menjadi PPPK. Senin 8 Desember 2025.
Dalam data yang disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung Selatan, terdapat 153 tenaga kesehatan, 31 guru, dan 75 tenaga teknis yang masa kerjanya hanya diberi ruang hingga 31 Desember 2025.
Bella Jayanti menegaskan posisi DPRD sebagai pihak yang memastikan proses penataan pegawai non-ASN tidak mengabaikan keberlangsungan hidup ratusan tenaga honorer.
“Penyelesaian masalah ini harus dilakukan bersama-sama, baik itu dari kami pihak legislatif, kemudian eksekutif yakni Pemkab Lamsel dan juga dari kawan-kawan honorer non-database itu sendiri,” ujar Bella Jayanti.
Bella menekankan bahwa seluruh langkah penyelesaian tetap harus berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
Bella juga mendorong pemerintah daerah menyusun skema penataan yang realistis dan sesuai kemampuan keuangan daerah. Opsi yang bisa ditempuh antara lain:
Kontrak kerja berbasis kinerja,Penataan ulang kebutuhan tenaga sesuai beban kerja riil OPD,Integrasi melalui BLUD,atau penyaluran ke BUMD maupun lembaga lain sesuai kompetensi.
“Saya fikir, tidak ada salahnya jika pemerintah daerah mempertimbangkan integrasi pegawai non-ASN ke BUMD atau lembaga lain yang membutuhkan, tapi dengan catatan mesti atas persetujuan yang bersangkutan dan juga sesuai dengan kompetensinya,” ujar Bella.
Ia menegaskan bahwa penghentian afirmasi tidak boleh berujung pada hilangnya mata pencaharian ratusan tenaga honorer, terlebih selama ini mereka turut menopang keberlangsungan pelayanan publik.
Dalam keterangannya, Bella turut mengungkapkan informasi mengenai adanya komitmen Pemkab Lampung Selatan untuk mengalokasikan anggaran tahun 2026 guna pembayaran honorarium bagi THLS non-database.
“Dan untuk tahun 2026, Alhamdulillah pemerintah daerah melalui hasil diskusi DPRD dan Bupati Lampung Selatan, bapak Radityo Egi Pratama telah sepakat untuk mengalokasikan anggaran yang peruntukannya untuk pembayaran honorarium bagi kawan-kawan THLS non-database yang ada di Lampung Selatan,” tutup Bella Jayanti. (Ar.mcl/RO)










Komentar