Pengembangan Perbatasan, Bupati Natuna Usulkan Revitalisasi PLBN Serasan kepada Komisi II DPR RI

InDepthNews. Id (Natuna)-Pemerintah Kabupaten Daerah Natuna menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI dalam rangka pembahasan “Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara” pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026. Pertemuan berlangsung di Ballroom Adiwana Jelita Sejuba pada Rabu. 26 November 2025. Dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI dan Ketua Tim Panja Pengelolaan Perbatasan, Zulfikar Arse Sadikin.

Rombongan Komisi II DPR RI yang juga hadir bersama seluruh anggota Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara.

Sementara dari Kabupaten Natuna, hadir Wakil Bupati Natuna, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Natuna, unsur Forkopimda, Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada I, perwakilan BNPP RI, serta Kantor Wilayah BPN Kepri.

Momentum Penting Perhatian Pemerintah Pusat pada Natuna

Dalam sambutannya, Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh jajaran Komisi II DPR RI.

Ia menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat perhatian pemerintah pusat terhadap Natuna sebagai wilayah perbatasan strategis dan garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bupati menjelaskan bahwa berbagai persoalan perbatasan mulai dari batas wilayah negara, pengawasan maritim, hingga penguatan kapasitas keamanan memerlukan kolaborasi menyeluruh antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait.

Sebagai  perairan untuk wilayah terluar, Kabupaten Natuna juga membutuhkan dukungan berlapis dari sisi pertahanan, kesejahteraan masyarakat, infrastruktur ekonomi, hingga penataan ruang dan administrasi pertanahan.

Revitalisasi PLBN Serasan sebagai Simbol Kehadiran Negara

Pada kesempatan tersebut, Bupati Cen Sui Lan memaparkan materi bertajuk “Membangun Wilayah Perbatasan Melalui Revitalisasi PLBN Serasan”.

Ia menegaskan bahwa PLBN Serasan bukan sekadar fasilitas lintas batas, melainkan simbol kehadiran negara di perbatasan dan memiliki fungsi strategis dalam tiga pilar utama:

1. Fungsi pertahanan.

2. Fungsi politik kedaulatan.

3. Fungsi sosial ekonomi.

Bupati Natuna juga mengurai berbagai persoalan aktual yang menghambat optimalisasi PLBN Serasan, termasuk keterbatasan infrastruktur pendukung, regulasi perdagangan perbatasan yang belum adaptif hingga belum dapat di maksimalnya melalui sistem-sistem pengawasan maritim di sekitar Laut Natuna Utara.

Langkah Strategis Pengembangan PLBN Serasan

Dalam paparannya, Bupati memaparkan tujuh langkah strategis yang menjadi fondasi pembangunan PLBN Serasan sebagai pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan:

1. Penguatan tata kelola kelembagaan mendorong koordinasi lintas lembaga dan penyelarasan kebijakan nasional daerah untuk memaksimalkan fungsi PLBN.

2. Peningkatan keamanan maritim di Laut Natuna Utara memperkuat patroli bersama, sistem radar, serta sarana keamanan laut untuk menjaga kedaulatan dan keamanan perairan.

3. Pengembangan infrastruktur logistik atau untuk Ekonomi dukungan didalam memperkuat transportasi, pergudangan, dan infrastruktur perdagangan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi lokal.

4. Revisi Batas Transaksi Perdagangan
Penyesuaian nilai batas transaksi agar lebih kompetitif dan relevan dengan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

5. Penetapan PLBN sebagai kawasan perdagangan perbatasan menjadikan PLBN sebagai kawasan strategis yang mempermudah akses ekonomi antar wilayah perbatasan.

6. Penetapan PLBN sebagai Exit–Entry Point memberikan status resmi bagi PLBN Serasan sebagai gerbang keluar–masuk orang dan barang.

7. Penetapan Pelabuhan Serasan sebagai Pelabuhan internasional mendorong peningkatan status pelabuhan untuk mendukung lalu lintas internasional dan integrasi perdagangan kawasan.

Menurut Bupati, upaya revitalisasi ini merupakan investasi jangka panjang yang tidak hanya untuk memperkuat aspek pertahanan nasional tetapi juga untuk mendorong ekonomi masyarakat perbatasan.

Komitmen DPR RI Mendukung Pengelolaan Perbatasan

Dalam sambutannya, Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, atas penyambutan dan pemaparan yang komprehensif.

Ia menegaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari tugas Panja untuk memperoleh gambaran yang detail mengenai dinamika pengelolaan perbatasan di Indonesia.

Zulfikar juga menjelaskan bahwa untuk pembangunan PLBN harus memenuhi tiga prinsip: efektif, adaptif, bermanfaat langsung bagi masyarakat. Karena PLBN tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur semata saja tetapi juga harus mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial yang menghidupkan wilayah perbatasan.

Penguatan Sinergi Pusat Daerah

Kunjungan Komisi II DPR RI ke Natuna mempertegas komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk dapat mempercepat pembangunan kawasan perbatasan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna menegaskan kesiapan penuh dalam mendukung langkah-langkah strategis yang ditetapkan pemerintah pusat.

Revitalisasi PLBN Serasan diharapkan juga mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, memperkuat pertahanan nasional, serta menjadi simbol kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan terluar yang juga berbatasan langsung dengan negara tetangga.

(Ilham)

Komentar