InDepthanews.id (Lampung Selatan) – Sengketa berujung meja hijau melibatkan pejabat desa kembali terjadi di Kabupaten Lampung Selatan. Hadi Mustofa, Kepala Desa Sinar Pasemah, Kecamatan Penengahan, resmi menjadi tergugat dalam perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kalianda. Ia dituduh mengelola alat pertanian jenis Combine Harvester bernilai tinggi milik pihak lain selama hampir tiga tahun, tidak hanya tidak menyetorkan hasil sewa, tetapi juga terbukti telah menandatangani surat perjanjian pengembalian dan penyetoran hasil yang kemudian diingkarinya.
Perkara terdaftar dengan nomor 2/Pdt.G.S/2026/PN.Kla, diajukan oleh Eko Syafrizal selaku pemilik sah alat tersebut.
Berdasarkan gugatan dan bukti tertulis yang dilampirkan, Eko Saprizal ketika diminta keterangan oleh redaksi medi menwrangkan kisah bermula sejak tahun 2023. Hadi Mustofa saat itu memohon kepercayaan untuk mengelola alat panen guna menunjang produktivitas pertanian di wilayahnya sekaligus memberikan keuntungan bagi pemilik.
Karena adanya niat baik dan kesepakatan lisan, alat diserahkan dalam kondisi istimewa: sudah melalui rekondisi total, bagian trek diganti baru, dan siap beroperasi maksimal. Ucap Eko
Menyadari pentingnya kepastian hukum, kedua belah pihak sempat menyusun dan menandatangani Surat Perjanjian Resmi. Di dalam dokumen tersebut tertulis jelas dan tegas kewajiban Hadi Mustofa, yaitu:
Wajib menyetorkan hasil sewa/pengelolaan secara berkala sesuai jadwal yang disepakati.
Memiliki kewajiban mengembalikan alat dalam kondisi baik jika masa pengelolaan berakhir atau melanggar kesepakatan.
Namun fakta di lapangan sungguh menyedihkan dan membuktikan adanya Wanprestasi (Ingkar Janji) pdahal Lama Penguasaan allat berada di tangan Hadi Mustofa selama hampir 3 tahun penuh.
Tidak ada satu rupiah pun hasil pengelolaan yang diserahkan, meski perjanjian sudah tertulis jelas.
Ingkar janji tertulis terhadap Surat perjanjian yang ia tanda tangani sendiri diabaikan begitu saja tanpa alasan yang sah. Sikap menghindar Ketika ditagih atau diminta penjelasan, Hadi Mustofa justru sulit ditemui, mengganti nomor telepon, dan tidak dapat dihubungi secara wajar.
Bukti Kuat Terkumpul di Pengadilan Pihak Penggugat (Eko Syafrizal) tidak hanya mengandalkan kata-kata, melainkan memperlihatkan kelengkapan berkas dengan bukti-bukti s
yang kuat:
1. Surat Perjanjian Asli: Dokumen tertulis yang ditandatangani sendiri oleh Hadi Mustofa yang memuat kewajiban menyetor dan mengembalikan alat. Ini menjadi bukti mutlak terjadinya ingkar janji.
2. Dokumen Kepemilikan: Sejarah sah perolehan alat, termasuk bukti pembelian awal dan pernyataan penjual.
3. Surat Penyerahan Awal: Keterangan tertulis dari pengelola sebelumnya (Suradi) yang membenarkan kondisi alat prima saat diserahkan kepada Hadi Mustofa.
Bukti Komunikasi & Upaya Penagihan: Rekam jejak percakapan, catatan kunjungan, dan keterangan saksi yang menegaskan upaya mencari solusi yang selalu diabaikan.
Dalam tuntutan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kalianda, Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutuskan:
Menyatakan perbuatan Hadi Mustofa telah melanggar hukum dan melakukan wanprestasi berat.
Memerintahkan pengembalian alat pertanian segera atau pembayaran ganti rugi sesuai nilai alat beserta seluruh hasil sewa yang tertunggak selama 3 tahun.
Mengabulkan permohonan Sita Jaminan terhadap aset milik Tergugat agar putusan hakim nantinya dapat terlaksana dengan baik dan tidak terjadi pengalihan harta.
Sorotan publik jabatan seharusnya tak menjadi Tameng
Kasus ini mencuri perhatian warga karena melibatkan Kepala Desa yang seharusnya menjadi teladan integritas dan penepatan janji di mata masyarakat. Justru pihak yang memegang amanah publiklah yang terbukti melanggar kesepakatan tertulis dan mengabaikan hak orang lain dalam waktu yang sangat lama.
Upaya musyawarah yang dilakukan berulang kali selalu menemui jalan buntu akibat sikap menghindar Tergugat. Kini, hukumlah yang akan menjadi penengah yang adil dan objektif.










Komentar