Usulan Perda Beasiswa Diabaikan, Mahasiswa Karimun: Ini Ketulian yang Disengaja!

InDepthNews.id (Karimun) – Setelah menggelar aksi damai oleh Aliansi Mahasiswa Karimun Tanjungpinang-Bintan di Taman Ganet pada Jumat, 30 Mei 2025, Tanjungpinang, bertepatan dengan 100 hari kerja Bupati Karimun, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kundur (HIMK) menyampaikan kekecewaan mendalam atas tidak adanya respon dari Pemerintah Kabupaten Karimun terkait tuntutan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Beasiswa Pendidikan Tinggi.

Sahrul Nizam, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kundur, mengatakan bahwa hingga kini tak ada satu pun tanggapan jelas dari para pemimpin daerah. Padahal, aksi telah dilakukan secara terbuka dan dengan itikad baik untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda Karimun.

“Kami turun ke jalan bukan untuk mencari perhatian, tapi untuk memperjuangkan masa depan pendidikan anak daerah. Sampai hari ini, tidak ada satu pun respon jelas dari pemerintah. Lalu, untuk apa kita diajarkan berkomunikasi kalau suara rakyat sendiri tidak mau didengar?” tegas Sahrul, Rabu, (11/06/2025)

Ia menekankan bahwa Perda merupakan instrumen hukum daerah yang sah dan diakui dalam sistem hukum nasional. Perda dibuat bukan sekadar untuk memenuhi formalitas, tapi sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk soal akses pendidikan.

“Perda beasiswa bukan hanya soal bantuan uang kuliah. Ini soal arah kebijakan dan keberpihakan. Kalau benar pemerintah mendukung kemajuan pendidikan, maka menyusun Perda beasiswa seharusnya bukan hal yang sulit, apalagi jika didukung oleh para pemangku jabatan,” ujarnya.

Sahrul juga menyampaikan bahwa hingga saat ini prosedur beasiswa di Karimun belum terstruktur dengan baik. Bahkan ketika ada wacana pemberian beasiswa ke luar negeri, hal itu dianggap terlalu prematur.

“Bagus kalau bisa beri beasiswa ke luar negeri. Tapi tolong, perhatikan dulu kondisi di dalam negeri. Banyak anak daerah yang sedang berkuliah dan ingin kuliah saja tidak bisa karena terbatas biaya. Alangkah baiknya jika pemerintah fokus dulu pada yang dekat, sebelum bicara soal yang jauh,” kata Sahrul.

Lebih lanjut, ia menyoroti lemahnya inisiatif DPRD Kabupaten Karimun dalam merespons aspirasi masyarakat. Padahal DPRD memiliki kewenangan untuk merancang Perda dan mendorong agenda-agenda strategis yang berpihak pada rakyat.

“Kami minta DPRD jangan diam. Jangan cuma jadi pelengkap. Harus ada gagasan, harus ada keberanian untuk berdiri bersama rakyat. Jangan sampai penerus daerah ke depan hanya jadi pemangku jabatan tanpa mampu jadi pendengar dan pelayan masyarakat,” lanjutnya.

Sahrul juga menyentil program simbolik seperti kartu sakti yang dinilai tidak memiliki kejelasan manfaat. “Dimana saktinya kartu itu? Janji-janji banyak, tapi realisasi tidak terlihat. Ini bukan saatnya pencitraan, tapi pembuktian.”

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kundur (HIMK) menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Mereka siap melakukan konsolidasi lebih besar jika tidak ada kejelasan sikap dari Pemkab Karimun dan DPRD.

“Kami akan terus hadir, mengawal setiap gerakan, dan memastikan bahwa pendidikan benar-benar menjadi garda terdepan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan daerah. Pemerintah Karimun akan kami nilai — apakah mereka sedang bergerak menuju kemajuan, atau justru sedang mengalami kemunduran. Dan waktu yang akan mengejarnya,” tutup Sahrul. (Okta)

Komentar