InDepthNews.id (Bintan) – Tambang Pasir Illegal di Pulau Bintan sebenarnya bukan hal yang baru lagi, berpuluh tahun sudah aktivitas Penambangan Pasir galian C ini telah beroperasi namun terkesan buka tutup, Konon kabarnya sebagian Usaha Tambang Pasir ini ada yang mengantongi ijin dari Dinas Pertambangan yang kini lebih dikenal dengan Dinas E-SDM,
disisi lain ada pula yang nekad beroperasi tanpa dilengkapi dengan perijinan yang disebut dengan Tambang Rakyat.
Sejauh aktivitas Tambang Pasir ini tidak terusik tampak beroperasi adem ayem saja dan jika ada sesuatu hal yang mengusik atau razia ke Lokasi Tambang dari aparat Penegak Hukum maupun Instansi terkait, seketika aktivitas penambangan dapat ditutup namun tidak lama kemudian kegiatan dimaksud buka lagi seperti biasa meskipun kesannya kucing- kucingan.
Jika dicermati Tambang Pasir dilima titik Lokasi yakni, Desa Malang Rapat, Teluk Bakau, Galang Batang, Kampung Banjar dan KM 20 yang tidak jauh dari lokasi SPBU arah jalan Kijang, mayoritas tidak ada mengantongi perijinan dari Instansi terkait (Illegal) namun karena diduga ada kedekatan dengan pihak tertentu sehingga Usaha Tambang Pasir Illegal itu dapat berjalan tanpa ada hambatan dan jauh dari pengawasan.
Berbagai dampak yang ditimbulkan galian Pasir yang beroperasi tanpa ada perijinan nota bene sangat merugikan birokrasi Pemerintahan Pemkab Bintan yang seyogyanya mendapatkan kontribusi daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) malah justru memperkeruh masalah alias Penonton Budiman.
Selain merugikan Pemkab Bintan dari sudut PAD, tentu saja Ex galian golongan C ini akan berdampak buruk terhadap pengerusakan lingkungan maupun kelestarian alam, begitu banyaknya kubangan Air, Danau buatan dan sama sekali tidak ada reklamasi.
Untuk itu, sudah saat Bupati Pemkab Bintan, Roby Kurniawan akan bertindak tegas menutup Tambang Pasir liar ini yang berkolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum Polres Bintan serta Dinas Pertambangan (E-SDM) Provinsi Kepulauan Riau.
Salah seorang Tokoh Masyarakat Bintan, Zulkifli (54) ketika awak media InDepthNews diminta komentarnya menyatakan, Aktivitas Tambang Pasir ilegal ini berani beroperasi tentu karena ada signal dari pihak lain dalam bentuk jalinan kerjasama, jauh sebelum beraktivitas pihak Penambang telah memikirkan sejauh itu namun boleh saja ada yang diuntungkan sebaliknya ada pula yang dipuntungkan.
Menurut Pak Zul (sapaan akrabnya) saat dikonfirmasi hari Selasa 13 Agustus 2024 via telepon selulernya, Tambang Pasir itu jika dilengkapi dengan perijinan tentu tidak ada masalah karena menghasilkan kontribusi pendapatan daerah dalam hal ini Pemkab Bintan, paling tidak ada dana bagi hasil sesuai dengan aturan main, akan tetapi jika tidak disertai ijin Tambang sudah pasti menuai masalah.
“Saya berpendapat jika Tambang Pasir beroperasi namun tidak menghasilkan kontribusi daerah kesannya penonton budiman lebih bagus ditutup saja dan buat apa ribet membahasnya,” tegas Zulkifli lantang.
Sementara Humas Tambang Pasir inisial B yang selama ini bersentuhan langsung kepada Masyarakat dan rekanan lainya saat awak media ini menkonfirmasi yang bersangkutan tidak ada respon meskipun handphone selulernya aktif.
Kabid Pertambangan (E- SDM) Provinsi Kepulauan Riau, Ade Fahmi ketika dihubungi InDepthNews.id hingga saat ini belum ada respon menyoal perijinan Tambang Pasir yang marak di Pulau Bintan kini terancam tutup oleh pihak Aparat Penegak Hukum (APH)
Polres Bintan. (Robbyn)










Komentar