InDepthNews.id (Karimun) – Puluhan sopir angkutan kota (angkot) di Kabupaten Karimun melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Karimun pada 18 Maret lalu. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kehadiran transportasi online seperti Maxim yang dinilai telah menggerus pendapatan mereka.
Aksi yang diwarnai kericuhan ini dipicu oleh ketidakpuasan para sopir angkot terhadap keberadaan Maxim di Karimun. Mereka menilai kehadiran aplikasi transportasi online tersebut dapat memperparah kondisi ekonomi para sopir, yang sejak lama sudah mengalami penurunan pendapatan.
Para sopir memarkirkan angkot mereka di halaman kantor bupati sebagai bentuk protes. Hingga saat ini, belum ada kepastian atau solusi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun untuk menyelesaikan polemik tersebut.
Muhammad Adit Askandar, Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Kundur (HIMK) Tanjungpinang-Bintan, menilai bahwa pemerintah daerah belum mengambil langkah konkret untuk menjawab keresahan para sopir.
“Saya rasa pemerintah belum menemukan solusi bagi permasalahan ini. Mereka terlalu meremehkan hal-hal yang dianggap tidak menguntungkan secara langsung. Kehadiran Pemkab seharusnya menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan masalah ini secara adil,” ujar Adit.
Ia menambahkan bahwa permasalahan serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau. Di daerah-daerah tersebut, kehadiran transportasi online juga memicu penolakan dari sopir angkutan umum konvensional.
Menurut Adit, Pemerintah Kabupaten Karimun seharusnya sudah bisa memprediksi potensi konflik ini sejak awal dan mulai merumuskan solusi, meskipun belum sempurna.
“Kemajuan teknologi tentu harus diikuti. Nah, Pemkab sebenarnya bisa memberdayakan para sopir dan angkot yang ada sebagai fasilitas transportasi publik daerah. Saya rasa, itu tidak memerlukan anggaran hingga miliaran rupiah,” jelasnya.
Dari pantauan lapangan, banyak angkot di Karimun yang sudah tidak layak beroperasi karena berbagai faktor, termasuk dampak pandemi COVID-19 yang sempat melumpuhkan mobilitas masyarakat.
Adit juga menekankan bahwa Pemkab Karimun harus mampu berpikir cepat, memanfaatkan anggaran daerah secara tepat, dan menjalin kerja sama strategis dengan pihak swasta.
“APBD seharusnya digunakan untuk hal-hal yang berdampak jangka panjang. Para sopir ini punya keluarga yang harus diberi makan setiap hari. Pemerintah daerah bisa menggandeng pihak swasta untuk bekerja sama dalam pengelolaan transportasi, bukan hanya sibuk dengan rutinitas sebagai pejabat,” tutup Adit. (Okta Alamsyah)










Komentar