InDepthNews.id (Jambi) – Tugas dan fungsi organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, khususnya pada Pasal 4 dan Pasal 5. Ormas dibentuk untuk membantu masyarakat dan mendukung negara dalam mewujudkan tujuan nasional, bukan untuk mencari kekuasaan ataupun mengambil alih fungsi negara.
Hal tersebut disampaikan Dody saat menanggapi maraknya tindakan sejumlah kelompok yang dinilai bertindak di luar kewenangannya.
Menurut Dody, Pasal 4 UU Ormas menjelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama, sosial, dan budaya, serta turut mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
Sementara itu, dalam Pasal 5 dijelaskan sejumlah fungsi utama ormas, di antaranya menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, membina dan melindungi anggota serta masyarakat agar memahami hukum, hak, dan kewajiban, hingga menjaga nilai agama, sosial, budaya, toleransi, dan semangat gotong royong.
Selain itu, ormas juga memiliki fungsi memberikan pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan, melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan nyata, memberdayakan masyarakat melalui pelatihan dan peningkatan ekonomi, serta menjadi mitra pemerintah sekaligus kontrol sosial yang konstruktif.
Namun demikian, UU Ormas juga mengatur sejumlah larangan yang wajib dipatuhi seluruh organisasi kemasyarakatan. Larangan tersebut meliputi tindakan yang seolah-olah menjalankan fungsi aparat negara, melakukan sweeping, razia, pungutan liar, menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri, mengganggu ketertiban umum, hingga melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
“Negara tetap menjadi pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945. Karena itu, tidak boleh ada kelompok atau ormas yang menempatkan diri di atas hukum dan negara,” tegas Dody.
Ia menambahkan, apabila terdapat ormas yang melakukan penghakiman, intimidasi, sweeping, maupun tindakan kekerasan, maka hal tersebut sudah masuk dalam ranah pengambilalihan fungsi negara.
“Penegakan hukum hanya dilakukan aparat resmi seperti Polri, TNI, dan lembaga peradilan. Kelompok atau ormas adalah kontrol sosial, bukan men-justice apalagi melakukan penegakan hukum,” ujarnya.
Dody juga mengimbau seluruh pihak untuk tetap bersinergi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan tetap menghormati hukum yang berlaku.
“Laporkan kepada aparat dan biarkan penegak hukum resmi yang menjalankan proses sesuai aturan. Semua pihak harus bersinergi menjaga kedaulatan NKRI serta persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkasnya. (YT)










Komentar