InDepthNews.id (Jambi) – Dugaan Pungutan Liar (Pungli) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Jambi semakin menyeruak ke permukaan, setelah ada bantahan dari Staf Kanwil Agama Provinsi Jambi yang bernama Afrizal dimana dia membantah dugaan Pungli tersebut.
Namun bantahan itu nyatanya tidak sesuai dengan fakta yang ada, dimana salah satu orangtua yang berhasil diwawancarai awak media ini menunjukkan bukti kartu pemungutan uang dugaan Pungli tersebut.
Namun dengan rasa cemas yang tinggi orangtua siswa itupun mewanti-wanti agar awak media ini tidak membocorkan dari mana kartu pembayaran didapatkan.
“Jangan bilang kami yang beri ya, nanti anak saya disalahkan,” pesan orangtua siswa yang juga mewanti-wanti namanya tidak disebutkan.
Adapun berdasarkan bukti kartu sumbangan komite MAN 2 Jambi itu dengan Kop Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Pengurus Komite MAN 2 Jambi TP 2024/2024 yang diberikan oleh orangtua siswa itu, jelas tertulis nilai Rp.75 ribu rupiah yang dibayar tiap bulan.
“Iya kami bayar rutin tiap bulan iuran sumbangan komite,” sebut orangtua siswa itu lagi.
Berdasarkan informasi terdahulu, Uang komite dipungut 75 ribu tiap bulan yang harus rutin dibayar siswa siswinya namun pertanyaannya bagaimana dengan siswa/siswi yang miskin.
Sementara kepala sekolah, ketua komite, kanwil agama membolehkan adanya pungutan berupa komite itu dan berlaku untuk semua siswa yang menuntut ilmu di MAN 2 Kota Jambi dengan alasan untuk membayar honor guru yang berjumlah 20 orang dan untuk keperluan siswa siswinya.
Sebagaimana diketahui, Pungli merupakan salah satu korupsi yang diatur dalam UU No 31 tahun 1999 junto UU No 22 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam KUHP pelaku pungli dijerat dengan pasal 368 ayat 1 bahwa siapapun yang mengancam atau memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu terancam pidana penjara paling lama 9 tahun.
Untuk itu orangtua siswa itupun meminta Kanwil Agama yang membawahi Madrasah untuk membatalkan pungutan atau sumbangan tersebut karena memberatkan orangtua siswa.
“Saya minta pihak Kanwil Agama untuk membatalkan pungutan Rp.75 ribu itu karena cukup memberatkan saya selaku orangtua,” pungkas orangtua siswa itu. (YL)










Komentar