Tender Proyek Penampung Sampah Rp1,24 Miliar Mengunakan Anggaran APBD

InDepthNews. Id (Natuna)-Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Natuna, tengah melaksanakan tender proyek Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp1,24 miliar dari APBD 2025.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), tender yang diumumkan sejak 19 Agustus 2025 menggunakan metode pasca kualifikasi Satu File–Harga Terendah Sistem Gugur.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek ditetapkan sebesar Rp1.239.688.422, dengan lokasi pekerjaan di Ranai.

Proyek ini ditujukan bagi penyedia jasa konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Natuna, Ferizaldy, menyebutkan hingga penutupan pendaftaran tercatat ada 19 peserta lelang. Namun, pemenang tender belum diumumkan karena masih menunggu hasil evaluasi dari Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Saat dikonfirmasi oleh media ini melalui Via Chat WhatsApp. Minggu 28/09/2025.

Proyek ini kami harapkan dapat untuk memperkuat pengelolaan sampah di Natuna, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Kami juga sedang mencari solusi agar kebutuhan material konstruksi dapat dipenuhi dari sumber legal,” jelas Ferizaldy.

Ia menegaskan proyek pemerintah tidak boleh menggunakan bahan material dari tambang ilegal.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh material berasal dari sumber yang resmi, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum,”tegasnya.

Salah seorang sumber yang tidak ingin namanya ditulis oleh media ini juga menyebutkan bahwa pemenang tender nantinya harus dapat berhati-hati dalam memastikan kelengkapan izin material yang di beli atau digunakan.

“Angka pekerjaan cukup besar, maka kualitas harus baik. Jangan sampai material yang dipakai tidak memiliki izin galian C karena bisa menimbulkan masalah hukum,” ujarnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, Pasal 158

menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar.

Sementara Pasal 161 menambahkan,

pihak yang menampung, mengangkut, memanfaatkan, maupun menjual material tambang ilegal juga dapat dikenakan pidana serupa.

“Harapan kami, ketika proyek ini sudah berjalan aparat penegak hukum maupun media ikut mengawasi di lapangan.,” Ucapnya.

“Penting untuk memastikan material yang digunakan memiliki izin resmi. Kalau tidak, maka itu masuk kategori ilegal dan harus diproses sesuai undang-undang,”pungkasnya.

(Ilham)

Komentar