InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menuai gelombang keluhan dari para orang tua calon murid.
Sistem seleksi yang seharusnya memberikan kepastian bagi calon peserta didik justru dinilai amburadul, membingungkan, dan tidak memberikan rasa keadilan, khususnya dalam penerapan penilaian Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Riau, Tedi Jun Askara, menilai pelaksanaan SPMB SMA/SMK Tahun 2026 berlangsung carut marut dan perlu segera dievaluasi.
Menurutnya, sistem penerimaan saat ini mempersulit calon murid untuk memperoleh akses ke sekolah negeri. Nilai rapor siswa sejak kelas I hingga kelas III disebut tidak lagi menjadi pertimbangan dalam proses seleksi. Sebaliknya, penilaian didominasi oleh hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Akibatnya, banyak orang tua merasa kecewa karena prestasi akademik anak-anak mereka selama menempuh pendidikan di tingkat SMP seolah tidak dihargai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
“Nanti kita akan panggil Kepala Dinas Pendidikan Kepri untuk meminta penjelasan. Yang menyedihkan, ada orang tua yang mendaftarkan anaknya ke SMAN 1, SMAN 2, SMAN 4, dan SMAN 5, tetapi semuanya tidak diterima dalam pelaksanaan SPMB tahun ini,” ujar Tedi kepada wartawan.
Tedi juga menyoroti penerapan jalur domisili yang dinilainya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurutnya, calon murid yang berdomisili dekat dengan sekolah seharusnya diprioritaskan berdasarkan jarak tempat tinggal, namun kenyataannya banyak yang tetap tidak diterima dan diarahkan untuk mengikuti pendaftaran gelombang kedua.
“Ini justru menambah beban orang tua. Untuk apa harus ada gelombang kedua jika sistem sejak awal sudah tidak mampu mengakomodasi calon murid? Sistem yang dibangun Dinas Pendidikan Kepri katanya lebih baik, tetapi kenyataannya justru carut marut dan ribuan calon murid tidak tertampung,” tegasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Rudi Chua, juga melontarkan kritik terhadap pelaksanaan SPMB SMA/SMK Tahun 2026.
Menurut Rudi, banyak keluhan masyarakat bermunculan terkait jalur seleksi, penggunaan nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA), aturan domisili, hingga persyaratan Kartu Keluarga yang dinilai merugikan sebagian calon murid.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Rudi membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan dalam proses SPMB. Melalui unggahan di media sosialnya, ia meminta orang tua atau wali murid menyampaikan laporan dengan melampirkan bukti dan data yang valid melalui WhatsApp di nomor 0812-6113-601.
“Bagi warga masyarakat atau orang tua wali murid yang merasa dirugikan dalam sistem seleksi penerimaan murid baru SMA/SMK Tahun 2026 Provinsi Kepri dapat mengajukan laporan atau pengaduan dengan melampirkan bukti atau data konkret,” tulis Rudi.
Berdasarkan data yang diperoleh media, terdapat sekitar 3.874 calon murid yang belum diterima di SMA/SMK negeri pada empat kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, dengan rincian sebagai berikut:
Kota Batam: 3.264 calon murid
Kota Tanjungpinang: 409 calon murid
Kabupaten Karimun: 149 calon murid
Kabupaten Bintan: 52 calon murid
Besarnya jumlah calon murid yang belum tertampung tersebut memicu desakan agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB Tahun 2026 guna memastikan proses penerimaan peserta didik berlangsung lebih transparan, adil, dan memberikan kepastian bagi seluruh calon murid. (Jef)










Komentar