Tak Direspon, LSM Forkorindo akan Laporkan Dishub Karimun ke APH  

InDepthNews.id (Karimun) – LSM Forkorindo Kabupaten Karimun menyayangkan sikap Dinas Perhubungan kabupaten Karimun yang terkesan cuek atas surat klarifikasi yang telah 2 kali dilayangkan oleh LSM Forkorindo Karimun terkait konfirmasi anggaran pengadaan barang tahun 2023 sampai 2024.

“Kami sudah 2 kali menyurati Dinas Perhubungan kabupaten Karimun terkait klarifikasi anggaran pengadaan barang tahun 2023-2024, namun tidak ada respon sama sekali,” ujar ketua LSM Forkorindo Kabupaten Bintan, Edward Simanjuntak, Kamis (17/04/2025).

Dia pun menegaskan, bila Kadis Perhubungan Karimun tidak patuh pada undang-undang keterbukaan informasi publik, dimana masyarakat boleh mendapatkan informasi terkait kegiatan yang bersumber dari APBD maupun APBN maka pihaknya menduga ada penyelewengan pada penggunaan anggaran tersebut.

“Tentunya kita akan menindaklanjuti dengan melaporkan adanya dugaan Penyelewengan anggaran pengadaan barang tersebut ke Aparat Penegak Hukum,” tegas Edward.

Adapun surat klarifikasi yang diajukan oleh LSM Forkorindo Karimun ke Dishub Karimun, lanjut Edward, yakni
penggunaan anggaran tahun 2023 yang ada pada RUP (SIRUP LKPP) dan E-katalog atau pengadaan langsung sesuai LPSE kabupaten karimun senilai Rp. 1.478.298.730, dengan jumlah kegiatan empat puluh (40) paket.

Kemudian, juga mengenai Alokasi anggaran tahun 2024 yakni;

1. Jasa docking dan perawatan kapal type P1 sekitar Rp. 233.300.000

2. Jasa pengadaan pelumas kapal laut sekitar Rp. 199.382.400

3. Suku cadang mesin tempel untuk kendaraan laut sekitar Rp. 136.341.100

4. Jasa docking dan perawatan kapal type-P2 sekitar Rp. 80.000.000

5. Rompi juru parkir Rp. 22.500.000, Card Holder Rp. 1.275.000, ID Card Rp. 3.300.000, Peluit Rp. 7.650.000, Topi lapangan Rp. 7.500.000

“Oleh karna itulah, jika kepala dinas perhubungan tidak memberikan klarifikasi dan konfirmasi maka LSM Forkorindo kabupaten karimun akan terus menindaklanjuti sesuai prosedur hukum,” pungkas Edward. (Red)

Komentar