Stagnan, Mahasiswa Karimun akan Laporkan Kadis PUPR Karimun ke Kejati Kepri

InDepthNews.id (Karimun) – Diberbagai media pemberitaan tahun 2024 masyarakat karimun di heboh oleh dengan dugaan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terkait perjalanan Kepala Dinas PUPR yang mana Dinas PUPR Kabupaten Karimun menghabiskan biaya perjalanan dinas sebesar Rp3,7 miliar di tahun anggaran 2023.

Dari anggaran sebesar Rp3,7 miliar, ada kejanggalan yang juga bagian dari temuan BPK yakni sebesar Rp1,3 miliar.Anggaran tersebut diduga hanya untuk sekali dalam perjalanan dinas pejabat PUPR Karimun, hal ini tertera pada kode rekening pencairan. 01 2.06 09 5 1 02 04 01.

Walapun diketahui bahwa pihak PUPR mengembalikan uang perjalanan dinasnya yang menajdu temuan BPK, namun hal itu tuntu nya tidak menghilangkan pidananya.

Okta Alamsyah, Mahasiswa Asal Karimun, Mengatakan, Bahwasanya Kasus seperti harus diusut sampai tuntas, jangan stagnan dan hilang kabar. Hal ini tidak memberikan efek jera kepada pihak yang bersangkutan, bahkan bisa jadi hal yang berulang di lakukan oleh oknum – oknum pejabat di lingkungan pemerintahan.

“Kita perlu mengevaluasi serta memberikan sanksi kepada yang bersangkutan, sebagai efek jera dan menampakkan jalan nya hukum yang berkeadilan.” ungkap nya.

Segala sesuatu yang bertindak merugikan negara dan daerah harus diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Iya, Jangan sampai Kasus ini dianggap biasa dan tak memberikan efek jera. Sehingga membuat Okum pemerintahan yang ingim melakukan ini di anggap biasa saja.” tutupnya. (Red)

Komentar