InDepthNews.id (Natuna)-Gabungan empat organisasi profesi wartawan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepuluan Riau (Kepri) resmi melayangkan somasi terhadap pemilik akun anonim di grup WhatsApp “Berita Natuna-Grup CCTV-Nya Masyarakat Natuna”atas dugaan penyerangan kehormatan profesi serta potensi pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Koalisi tersebut terdiri dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Persatuan Jurnalis Natuna (PJN), Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).
Surat somasi bernomor 001/WARTAWAN NATUNA/II/2026 tersebut dilayangkan pada 16 Februari 2026.
Tembusan somasi telah disampaikan kepada admin grup WhatsApp, Sayed Mukhtarhadi (Abib Jong), serta Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Natuna, Iptu Richie Putra.
Dalam surat tersebut, gabungan empat organisasi wartawan menyoroti dalam pernyataan akun anonim tertanggal 14 Februari 2026 yang juga memuat frasa “oknum wartawan abal-abal” maupun didalam tudingan wartawan merusak dan menghambat pembangunan.
Pernyataan tersebut dinilai menyerang kehormatan profesi maupun berpotensi mencederai kredibilitas insan pers di daerah.
Secara hukum, somasi itu merujuk pada ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, serta Pasal 28 UU ITE dalam mengatur tentang larangan penyebaran informasi elektronik yang dapat menimbulkan kebencian, permusuhan, atau kerugian terhadap pihak lain.
Gabungan empat organisasi wartawan Kabupaten Natuna juga menuntut agar pihak yang bersangkutan untuk dapat memberikan klarifikasi secara terbuka, menyampaikan permohonan maaf serta secara jelas menyebut dan membuktikan pihak yang dimaksud sebagai “oknum”.
Apabila tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka pernyataan dimaksud dinilai sebagai tuduhan tanpa dasar yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mereka memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam sejak somasi ini diterima untuk dapat memberikan respons yang baik.
Jika tidak terdapat itikad baik, langkah selanjutnya adalah penyampaian aduan resmi kepada aparat penegak hukum.
Apabila didalam proses tersebut juga ditemukan unsur pidana yang dapat terpenuhi, maka perkara ini juga akan ditingkatkan menjadi Laporan Polisi (LP) sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Natuna, Muhammad Rapi menegaskan langkah ini bukan bentuk anti-kritik terhadap profesi insan pers di wilayah Natuna.
“Kami terbuka terhadap kritik sebagai bentuk bagian dari fungsi kontrol sosial di tegah publik. Namun tuduhan tanpa dasar yang menyerang kehormatan profesi tidak dapat dibiarkan. Ini soal menjaga marwah pers,” ujarnya.
Ketua Persatuan Jurnalis Natuna (PJN) Kabupaten Natuna, Roy Parlin Sianipar menekankan pentingnya menjaga ruang digital tetap sehat dan bertanggung jawab.
Menurutnya, kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional, namun harus dijalankan secara proporsional dan berbasis fakta.
Senada, Ketua IWOI Natuna, Baharullazi, menilai penggunaan akun anonim untuk menyerang profesi berpotensi menjadi preseden buruk bagi demokrasi lokal.
Sementara Ketua SMSI Kabupaten Natuna, Doni Papilius juga menyebut somasi terus juga merupakan langkah proporsional sebelum ditempuh jalur hukum.
Empat gabungan organisasi wartawan tersebut menegaskan komitmen mereka didalam menjaga independensi pers, profesionalisme jurnalistik, serta etika ruang publik di Kabupaten Natuna agar tetap berimbang, akuntabel, dan sesuai koridor hukum nasional.
(Ilham)










Komentar