InDepthNews id (Pamekasan) – Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2026 akhirnya sah.
Kepastian itu diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Pamekasan yang digelar pada Rabu, 30 September 2026. Seluruh fraksi yang ada di DPRD menyatakan sepakat dan menyetujui Raperda tersebut tanpa catatan penolakan.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Pamekasan, Ali Maskur. Dari total 45 anggota dewan, sebanyak 39 orang hadir dan menandatangani daftar hadir, sehingga forum dinyatakan memenuhi kuorum sesuai Pasal 133 ayat (1) huruf c Tata Tertib DPRD.
Fraksi PPP, Demokrat, Bulan Bintang, dan Fraksi Karya Amanat Indonesia Raya hadir lengkap. Fraksi PKB dan NasDem masing-masing diwakili 2 orang, sementara Fraksi PKS dan Fraksi Gelora Perjuangan masing-masing 1 orang. Ali Maskur kemudian mengetuk palu sebanyak tiga kali sebagai tanda paripurna dibuka dan terbuka untuk umum.
Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman yang hadir langsung dalam paripurna tersebut menyambut baik persetujuan bulat dari legislatif.
“Alhamdulillah, respon dari semua fraksi menerima. Artinya tidak ada masalah,” ujar Bupati usai paripurna.
Bupati menegaskan, dalam Perubahan APBD 2026 ini nota keuangan tidak mengalami perubahan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Tahapan selanjutnya, Pemkab akan segera mengirimkan Raperda yang telah disetujui tersebut ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi dan disahkan.
“Dalam 1 sampai 2 hari ini akan kita kirim ke Gubernur. Fokus kita selanjutnya adalah percepatan. Yang mungkin disegerakan, ya kita segerakan,” tegasnya.
Targetkan UHC Tuntas November 2026
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kholilurrahman juga menegaskan target besar Pemkab Pamekasan di sektor kesehatan, yakni mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) pada November 2026 mendatang.
Menurutnya, syarat untuk mencapai UHC adalah minimal 98 persen penduduk Pamekasan harus sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan 80 persen diantaranya berstatus aktif.
Untuk mengejar target tersebut, Pemkab akan melakukan langkah komunikasi dan konsolidasi intensif selama bulan Oktober. Hal itu dikarenakan dana untuk UHC harus mengendap selama satu bulan sebelum program bisa berjalan efektif.
“Target kita November UHC sudah jalan. Oktober ini kita akan komunikasikan terus, karena dananya harus mengendap satu bulan dulu,” jelasnya.
Strategi yang disiapkan tidak hanya mengandalkan APBD. Pemkab juga akan mendorong peran serta sektor swasta. Bupati akan mengajak seluruh pengusaha dan perusahaan yang beroperasi di Pamekasan untuk mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga cakupan kepesertaan bisa terdongkrak secara signifikan.
Menanggapi rencana aksi demonstrasi dari kelompok mahasiswa yang mendesak percepatan UHC, Bupati menyatakan kesiapannya untuk menemui massa aksi secara langsung.
“Kalau enggak sakit, saya pasti menemui,” pungkasnya.
Dengan disahkannya P-APBD 2026 ini, Pemkab Pamekasan optimistis program-program prioritas, terutama di sektor kesehatan dan pelayanan dasar, bisa segera dieksekusi untuk kepentingan masyarakat.
(Mery)










Komentar