Putusan Sengketa Tanah Go A Soi Disorot, Surat Kuasa Diduga Terbit Setelah Pemberi Kuasa Meninggal

InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Putusan pada tanggal 18 Juni 2026 sengketa tanah di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang memunculkan sorotan setelah terungkap dugaan kejanggalan dalam dokumen yang menjadi dasar peralihan hak atas sebidang tanah milik almarhum Go A Soi. Jumat (16/7/2026)

Media juga telah mendatangi makam Go A Soi di Kilometer 17. Dari keterangan yang tertera pada batu nisan, diketahui almarhum meninggal dunia pada 13 November 1984.

Sementara itu, pihak yang kalah dalam perkara telah mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Selain itu, mereka juga membuat pengaduan terhadap Safdian Oktarina yang disebut mengaku memperoleh surat kuasa dari almarhum Go A Soi pada tahun 2004.

Perhatian publik tertuju pada surat kuasa yang diduga digunakan sebagai dasar penjualan tanah kepada Haldy Chan. Dokumen tersebut disebut diterbitkan pada tahun 2004, sementara Go A Soi diketahui telah meninggal dunia pada 13 November 1984.

Selisih waktu sekitar 20 tahun antara meninggalnya pemberi kuasa dengan terbitnya surat kuasa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan dokumen yang dijadikan dasar peralihan hak atas tanah itu.

Sementara itu, Ani, istri almarhum Go A Soi, menegaskan bahwa semasa hidup suaminya tidak pernah menjual tanah tersebut maupun memberikan kuasa kepada siapa pun untuk mengalihkan kepemilikan tanah tersebut.

Meski dugaan kejanggalan itu mencuat dalam perkara, majelis hakim tetap mengabulkan gugatan Haldy Chan terhadap Ani. Sementara itu, Safdian Oktarina yang disebut sebagai pihak yang menggunakan surat kuasa tersebut untuk mengalihkan hak atas tanah tidak menjadi pihak yang digugat dalam perkara tersebut.

Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Sejumlah kalangan mempertanyakan mengapa dugaan keabsahan surat kuasa yang menjadi dasar peralihan hak tidak menjadi perhatian utama dalam perkara tersebut, padahal dokumen itu diduga diterbitkan setelah pemberi kuasa meninggal dunia.

Perkara ini kini tidak lagi dipandang semata sebagai sengketa kepemilikan tanah, tetapi juga menyangkut kepastian hukum terhadap keabsahan dokumen yang digunakan dalam proses peralihan hak. Publik berharap seluruh fakta yang berkaitan dengan riwayat kepemilikan tanah, proses peralihan hak, serta dasar pertimbangan hukum dalam putusan dapat dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari majelis hakim maupun para pihak terkait mengenai pertimbangan hukum atas penggunaan surat kuasa tersebut.

(Leni)

Komentar