InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Sejumlah pedagang kuliner di tepi laut Tanjungpinang Kepulauan Riau kecewa tak dapat bantuan gerobak dari Pemko Tanjungpinang.
Para pedagang yang sudah berjualan berapa tahun hanya mendengar kabar ada pembagian gerobak yang di lakukan Dinas Desperindag Tanjungpinang.
Para pedagang yang tak mau menyebutkan namanya meradang. Pasalnya pembagian dan pemberian gerobak yang di simbolisin di kantor Camat Tanjungpinang Barat di duga pilih kasih.
Sementara, Yanti warga Jalan Hang Tuah yang berjualan di tepi laut Tanjungpinang menilai pemberian bantuan gerobak kuliner penuh kejanggalan.
“Kita yang berjualan saban hari malah ngak dapat untuk bantuan gerobak ini. Tapi yang punya rumah mewah, punya mobil 2 malah dapat bantuan gerobak tersebut,” ungkapnya kepada awak media, Jumat (15/12/2023).
Padahal menurutnya, sebagai pedagang mereka sudah sejak lama menunggu bantuan berupa gerobak dari pemerintah untuk para pedagang bahkan dari tahun lalu data-data kami telah diminta, namun hingga saat ini masih belum ada kabar kapan kami mendapatkannya. Sehingga denganbadanya bantuan terkesan diam-diam ini, sungguh membuat kami sebagai pedagang kecewa.
“Gerobak bantuan yang kami harapkan yang diberikan oleh pemerintah ternyata hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan, seperti bantuan terselubung,” ungkap Yanti.
Aktivis Anti Korupsi Tanjungpinang Joe dari LSM Persatuan Rakyat Anti Korupsi (PERAK) meminta Pemko Tanjungpinang menselektif benar bantuan gerobak yang bersumber dari dana kementerian dan APBD dari Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan Tanjungpinang.
“Kami akan Investigasi pemberian gerobak ini. Jika ada temuan dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) akan kami laporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH),” tegasnya, Jumat (15/12/2023).
Diapun meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidiki pemberian bantuan gerobak bagi pedagang di masa kampanye yang berasal dari Pokir Anggota Dewan Kota Tanjungpinang ini
“Jika di masa kampanye ada oknum Dewan Kota memberikan bantuan gerobak dengan modus POKIR yang dijalankan oknum PNS akan kami laporkan ke Bawaslu untuk melakukan penyelidikan sembari kami kumpulkan bukti-bukti. Pasalnya pemberian bantuan ini melibatkan oknum PNS dan Tim survei yang diduga sengaja di sekenerio,” ungkapnya. (Red)
Comment