Publik BerTanya “,What Wrong With you”.? PAD Defisit Anggaran APBD Kota Dumai, Benarkah Demikian?

InDepthNews.id (Dumai) – Defisitnya anggaran Pemerintah Kota Dumai sejak tahun 2023 hingga tahun 2024 lalu masih menjadi tandatanya publik. Publik heran, mengapa Dumai merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar di Provinsi Riau. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, keuangan pemerintah Dumai mengalami defisit keuangan.

Padahal Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2021 – 2023), atau selama dipimpin Wali Kota H. Paisal, mengalami kenaikan yang signifikan. Dari Rp 367 Milyar pada tahun 2021 menjadi Rp 566 Milyar pada tahun 2023 atau tumbuh 54,2 persen.

“Kenaikan PAD ini adalah bukti keseriusan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam mengelola dan menjaga kesinambungan fiskal di daerah untuk membiayai pembangunan di Kota Dumai,” kata Sekretaris Bapenda Kota Dumai, Zulfikar saat Musrenbang 2024, Selasa (19/03/2024) ketika itu.

Diketahui, PAD Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar Rp. 367 Milyar, sementara total pendapatan Kota Dumai sebesar Rp 1,2 Triliun. PAD memberikan kontribusi sebesar 28,5 persen. Tahun 2022, PAD Kota Dumai sebesar Rp. 464 Milyar dan total pendapatan Kota Dumai sebesar Rp. 1,3 Triliun. Kontribusi PAD pada pendapatan Kota Dumai sebesar 33,8 persen.

Kemudian Tahun 2023, dari total pendapatan Kota Dumai sebesar Rp. 1,9 Triliun, PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 566 Milyar atau 29,6 persen.“Dari total PAD, pajak daerah memberikan kontribusi terbesar,tapi kenyataannya sekarang berbanding terbalik tentunya menjadi pertanyaan besar publik “,,What Wrong With you”.?

Bahkan Kota Dumai tahun 2024 lalu sempat mendapatkan penilaian terbaik APBD Award 2024 yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI atas realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Indonesia. Penghargaan ini diterima oleh Wali Kota Dumai, H. Paisal, SKM., MARS pada tanggal 18 Desember 2024.

Kondisi itu tentunya berbanding terbalik dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengatakan, defisit anggaran pemko dumai pada tahun 2020 mencapai Rp 100 miliar yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengeluaran yang tidak terkendali dan pendapatan yang stagnan.

Akibat dari Defisitnya anggaran Pemerintah Kota Dumai pada tahun 2024 lalu akhirnya berakibat banyak meninggalkan hutang kepada pihak ketiga, sehingga tertundanya sejumlah pembayaran pekerjaan proyek pemerintah.

Hal itu juga berdampak pada penghentian layanan internet di beberapa dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Padahal layanan internet menjadi salah satu kebutuhan vital untuk menunjang kinerja pemerintahan Pemko Dumai. Juga adanya informasi akan adanya pemutusan hubungan arus listrik di perkantoran pemko dumai akibat pemko dumai tidak mampu membayar listrik.

Isue defisitnya anggaran pemko dumai itu pun menjadi perincangan hangat dimasyarakat, yang menurut informasi yang beredar adanya ketidak becusnya dua instansi pemerintah yang mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni Dinas Bapenda Dumai dan Dishub Dumai, ditambah lagi informasi kekalahan pemko dumai terhadap gugatan hukum yang diajukan oleh PT. Sari Dumai Oleo (PT.SDO) terkait kelebihan pembayaran pajak perusahaan PT. SDO ke Pemko Dumai yang diduga akibat ulah oknum instansi di dinas Pemko Dumai yang salah menghitung pajak perusahaan ke Pemerintah Kota Dumai, hal hasil atas putusan itu, informasinya pemko dumai di wajibkan mengembalikan Pajak perusahaan yang telah dipungut oleh Pemko Dumai dari PT. SDO sebesar Rp.120 Milyar (seratus dua puluh milyar).

Cukup aneh memang bila di sinkronkan dengan kondisi defisitnya anggaran Pemko Dumai, sementara kontribusi pada PAD dari sektor retribusi daerah cukup signifikan, dimana pada Tahun 2021 PAD Kota Dumai sebesar Rp. 23,7 Milyar, naik Rp 32,2 Milyar pada tahun 2022 dan Rp. 43 Milyar pada tahun 2023.

Salah satu anggota DPRD Kota Dumai, Edison. SH dari Fraksi Golkar yang dikonfirmasi awak media ini terkait defisitnya anggaran tidak berani berkomentar, karena menurutnya hal itu bukanlah bidangnya

“Bagusnya tanya kawan2 komisi 2 mereka yg lebih tahu tu mereka bagian keuangan,”jawab Edison membalas pesan yang awak media ini kirimkan, Rabu (15/01/2025).

Atas petunjuk itu, awak media ini pun coba melakukan konfirmasi kepada anggota Komisi II DPRD kota dumai di kantor DPRD Dumai yang berlokasi di jalan Tuanku Tambusai, pada Rabu (15/01/2025) namun tidak satupun dari ke delapan anggota komisi II DPRD Dumai yang hadir di Kantor DPR Dumai termasuk ketua DPRD dan juga wakilnya, begitu juga anggota dprd kota dumai yang lainnya (anggota dprd kota dumai berjumlah 35 orang-red) semuanya tidak hadir atau erkantor, hal ini menimulkan dugaannya mereka tidak berani ber statemen, padahal awak media ini sudah melakukan komunikasi by phone melalui chat WhatApp, namun sayangnya tidak di respon.

Sudah seharusnya DPRD dumai khususnya komisi II yang membidangi keuangan, meminta penjelasan kepada pemerintah kota dumai, apa faktor-faktor penyebab terjadinya defisit anggaran kota dumai dan penyebab Pendapatan Asli Daerah (PAD) dumai bisa turun secara drastis serta berapa jumlah desifit anggaran yang dialami oleh Pemko Dumai, sehingga publik tidak bertanya-tanya, benarkah demikian (pemko dumai mengalami defisit-red)?. (C45T)

Komentar