PT CPM Jelaskan Mekanisme Pelaporan Usaha dan Komitmen Penuhi Kewajiban PNBP

InDepthNews.id (Lingga) – Tim Legal PT Citra Persada Mulia (PT CPM) memberikan penjelasan terkait kemungkinan belum diketahuinya aktivitas penambangan timah laut perusahaan di perairan Pekajang oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lingga.

Tim Legal PT CPM, Abdi, mengatakan bahwa PT Citra Persada Mulia merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang wilayah izinnya berada di Kabupaten Lingga. Namun demikian, karena kegiatan industri perusahaan berlokasi di Kota Batam, seluruh kewajiban pelaporan usaha dilakukan melalui DPMPTSP Batam sesuai mekanisme yang berlaku.

“PT Citra Persada Mulia merupakan perusahaan industri yang memiliki IUP operasi yang terletak di Lingga. Berhubung industri kita berada di Batam maka kita melaporkannya di PTSP Batam. Terkait pelaporan usaha, maka kita melaporkan ke PTSP Batam,” ujar Abdi, Kamis (16/7/2026).

Ia menjelaskan, sistem perizinan dan pelaporan pelaku usaha saat ini telah terintegrasi secara nasional melalui sistem pemerintah pusat. Karena itu, seluruh data perusahaan, bidang usaha, hingga laporan kegiatan dapat diakses oleh instansi yang berwenang.

“Setiap pelaku usaha itu sudah terintegrasi dari pusat. Jadi kita juga melapor di akun PTSP pusat. Di sana semua bisa melihat bidang usaha kami dan laporan kami,” jelasnya.

Selain menjelaskan mekanisme pelaporan, PT CPM juga menegaskan komitmennya dalam memenuhi kewajiban kepada negara, termasuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari kegiatan pertambangan.

Abdi menerangkan bahwa komoditas timah merupakan mineral logam yang wajib melalui proses hilirisasi sebelum dipasarkan ke luar negeri. Setelah diolah menjadi produk berupa ingot dan diekspor, perusahaan berkewajiban membayar royalti kepada negara sebagai bagian dari PNBP.

“Timah merupakan komoditas logam yang harus dihilirisasikan. Perusahaan harus mengolah terlebih dahulu menjadi ingot, kemudian ketika diekspor timbul royalti dan royalti itu merupakan PNBP yang sudah ditentukan oleh negara,” ungkapnya.

Menurutnya, PT CPM senantiasa menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan pembayaran PNBP.

“Yang jelas perusahaan berkomitmen membayar pajak yang telah ditentukan oleh negara,” tegas Abdi.

Penjelasan tersebut disampaikan sebagai bentuk klarifikasi perusahaan mengenai mekanisme administrasi pelaporan usaha dan komitmen PT CPM dalam menjalankan kegiatan pertambangan secara taat terhadap ketentuan yang berlaku. (Abu)

Komentar