Proyek Pesisir di Batam Tanpa Kejelasan Izin, PT Sri Indah Barelang Terancam Sanksi Pidana

InDepthNews.id (Batam) – Aktivitas proyek berskala besar yang dijalankan oleh PT Sri Indah Barelang di kawasan pesisir Teluk Mata Ikan, di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, kini menjadi perhatian serius di tingkat nasional. Senin 5/1/2026.

Proyek yang dilakukan oleh PT Sri Indah diduga kuat berjalan dengan landasan perizinan yang tidak sah dan berpotensi melanggar sejumlah undang-undang strategis mulai dari hukum lingkungan, penataan ruang, hingga pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Hasil penelusuran didalam kasus ini, di lapangan menunjukkan kegiatan proyek masif yang berupa pemotongan bukit, dan penambangan pasir, penimbunan laut, maupun aktivitas cut and fill yang berlangsung hampir setiap hari.

Ironisnya di lokasi proyek tersebut tidak ditemukan adanya papan informasi di dalam kegiatan tersebut, dan dokumen perizinan yang resmi sebagaimana yang sudah diatur didalam undang-undang sebagai bentuk proyek pembagunan legal yang resmi.

Sejumlah alat berat termasuk excavator dan dump truck juga beroperasi secara bebas dan terbuka di kawasan pesisir tanpa kejelasan status hukum.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar:

“Bagaimana mungkin ada aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan pesisir strategis berlangsung tampa adanya penindakan tegas dari otoritas yang berwenang maupun dari APH?

Klaim Otoritas Negara Tanpa Bukti.

Sejumlah narasumber dari media ini yang berada di lapangan mengungkap bahwa pihak-pihak perusahaan kerap mengatasnamakan Badan Pengusahaan (BP) Kota Batam untuk membangun persepsi legalitas proyek.

Namun hingga berita ini disusun, tidak ada satu pun dokumen tertulis, izin resmi, maupun pernyataan terbuka dari BP Batam yang membenarkan klaim tersebut.

Jika klaim itu tidak benar penggunaan nama otoritas negara dapat mengarah dugaan penyesatan ke tegah publik dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum tambahan.

Potensi Pelanggaran Pidana Berlapis
Apabila proyek ini terbukti berjalan tanpa izin, PT Sri Indah Barelang berpotensi dijerat dengan pidana berlapis, antara lain:

UU Nomor 26 Tahun 2007 menjelaskan tentang Penataan Ruang dan ancaman pidana penjara hingga 3 tahun maupun  denda miliaran rupiah.

Dan didalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 109, ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar bagi kegiatan tanpa AMDAL atau UKL-UPL.

Dan untuk UU Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang juga memuat sanksi pidana atas reklamasi dan penimbunan laut tanpa izin.

Aparat penegak hukum bahkan dapat menerapkan prinsip-prinsip strict dan liability apabila kerusakan lingkungan terbukti nyata tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dampak lingkungan mulai terlihat nyata.

Dampak ekologis di sekitar lokasi proyek mulai dirasakan masyarakat.

Dikarenakan penimbunan laut tersebut juga dapat menyebabkan sedimentasi kerukan dan kekeruhan air yang  juga dapat mengancam ekosistem pesisir dan habitat biota laut.

Aktivitas pembukaan lahan ini tanpa pengendalian dan memicu debu dijalan umum dan menurunkan kualitas udara serta dapat berpotensi membahayakan kesehatan warga sekitar.

Hingga kini tidak terlihat adanya upaya dalam mitigasi lingkungan sebagaimana diwajibkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL, memperkuat dugaan bahwa proyek berjalan di luar kerangka hukum.

Dugaan adanya pembiaran sistemik ini
minimnya respons dari pengawasan dengan memunculkan dugaan adanya pembiaran berlapis oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Bahkan BP Batam, sebagai pengelola di wilayah tersebut dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki kawasan strategis maupun penegak hukum baik itu dari  pihak Kepolisan dan Kejaksaan Tinggi di nilai belum menunjukan langka-langka  konkret yang transparan penindakan yang nyata di mata publik.

Fakta bahwa lokasi proyek berada tidak jauh dari Markas Polda Kepulauan Riau justru nampak memperkuat sorotan publik terhadap efektivitas koordinasi dan penegakan hukum lintas instansi.

Ujian serius tata kelola pesisir Nasional
kasus PT Sri Indah Barelang tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan lokal semata dan komitmen negara didalam melindungi laut strategis dari eksploitasi ilegal.

Publik juga mendesak BP Batam, Dinas Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum untuk menghentikan seluruh aktivitas-aktivitas bermasalah dan juga membuka dokumen perizinan kepada publik secara transparan.

Tanpa langkah yang tegas akuntabel, proyek ini berpotensi menjadi simbol impunitas korporasi sekaligus preseden buruk tanah air bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

(Ilham)

Komentar