Proyek Pengendalian Banjir Miliaran Rupiah di Kota Jambi Jadi Sorotan publik

‎InDepthNews.id (Jambi) – Pembangunan Kolam Retensi Telago Kajang Lako atau Kolam Retensi Griya Lingga Permai di Kelurahan Paal V, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, menjadi sorotan publik. Proyek strategis yang dikerjakan PT Basuki Rahmat Putra (PT BRP) di bawah koordinasi Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI bersama Pemerintah Kota Jambi itu dinilai memunculkan sejumlah persoalan di lapangan.

‎
‎Proyek yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut memiliki luas kawasan sekitar 9,7 hektare, dengan luas kolam mencapai kurang lebih 8,3 hektare. Pembangunan ini ditujukan sebagai upaya pengendalian banjir di Kota Jambi. Namun, pelaksanaannya kini menuai kritik karena diduga menimbulkan dampak terhadap lingkungan, infrastruktur, hingga dugaan pelanggaran operasional.
‎
‎Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, operasional alat berat dalam proyek tersebut diduga menggunakan bahan bakar minyak (BBM) ilegal. Saat dikonfirmasi, Sirait yang mengaku sebagai penanggung jawab proyek di lokasi pembuangan tanah galian menyatakan bahwa BBM yang digunakan merupakan BBM subsidi. Namun, keterangan itu disebut berbeda dengan pengakuan seorang sopir pengangkut solar yang menyatakan BBM diangkut menggunakan mobil tangki dari direksi kit dan bahkan menunjukkan sampel bahan bakar tersebut.
‎
‎Selain dugaan penggunaan BBM yang tidak sesuai ketentuan, aktivitas pengangkutan material dan tanah galian dalam jumlah besar juga dikeluhkan masyarakat. Mobilisasi kendaraan berat disebut menyebabkan kerusakan pada ruas jalan di kawasan Kotabaru menuju Paal 10. Jalan menjadi berlumpur saat hujan dan dipenuhi debu ketika cuaca kering, sehingga dinilai mengganggu aktivitas warga serta berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.
‎
‎Kondisi tersebut memunculkan penilaian dari masyarakat bahwa pelaksanaan proyek belum memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
‎
‎Sorotan juga mengarah pada penggunaan truk tronton untuk mengangkut tanah galian melalui jalan dalam kota. Saat dimintai keterangan, Kasat Lantas Polresta Jambi, Kompol Rio Siregar, menyampaikan bahwa berdasarkan pengetahuannya kendaraan tersebut tidak diperbolehkan melintas pada jalur dimaksud dan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Jambi terkait lokasi serta rambu-rambu yang berlaku.
‎
‎”Sepengetahuan kami tidak boleh ya bang. Tapi kami coba koordinasi sama Dishub Kota ya bang terkait lokasi dan rambu-rambu,” ujar Kompol Rio Siregar.
‎Pernyataan tersebut berbeda dengan penjelasan Sirait yang menyebut penggunaan armada tronton telah diperbolehkan untuk kepentingan proyek. Perbedaan keterangan ini memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap regulasi lalu lintas dan mekanisme pengawasan proyek.
‎
‎Berbagai temuan tersebut mendorong munculnya desakan dari masyarakat agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek. Publik meminta aparat penegak hukum, BWSS VI, serta Pemerintah Kota Jambi melakukan audit terhadap dugaan pelanggaran, mulai dari penggunaan BBM, dampak lingkungan, hingga operasional kendaraan berat.
‎
‎Apabila nantinya ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan pihak berwenang, masyarakat berharap adanya penindakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk evaluasi terhadap kontraktor pelaksana guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
‎
‎(YT/Tim)

Komentar