InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Tim Pro Perubahan Pilkada Kepri 2024 didampingi kuasa hukum melaporkan dugaan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Bawaslu Kepri, Senin (4/11/2024).
Laporan di tujukan untuk ASN bernama Zulkhairi yang menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Pemkab Karimun, yang diduga secara terang-terangan mendukung salah satu calon dan telah berpihak.
Zulkhairi juga diduga secara terangan-terangan mengarahkan para lurah di Karimun untuk tegak lurus memilih salah satu kandidat Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri.
Andri yanti dari Pro Perubahan menilai, perbuatan yang dilakukan oknum ASN itu telah sangat melanggar aturan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil sebagaimana yang telah diubah dengan UU 20 tahun 2023 tentang ASN, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
“Atas keberpihakan salah satu aparatur negara sebagai ASN dengan mengarahkan Para Lurah untuk tegak lurus ke paslon no 01. Dan ini sudah melanggar kode etik, para Birokrat yg harus netral. sebagai abdi masyarakat di pemerintahan yg tidak boleh berafiliasi dengan paslon mana pun di Pilkada tahun ini.” kata Andri yanti
“Kita inginkan pelaksanaan Pilgub Kepri ini fair. ASN sudah jelas tidak boleh berkampanye, apalagi sampai mengarahkan kepada salah satu Paslon, ini pelanggaran ketidak netral yang diperbuat oleh ASN tersebut,” tambah nya.
“Kita tidak ingin ini ada pembiaran, dari Bawaslu Kepri sebagai Wasit dalam Pesta Demokrasi ini akan terjadi lagi ketidak netralan yang akan diperbuat ASN lainnya,” lanjutnya.
Andri Yanti juga berpandangan, dalam rekaman itu ada menyebutkan Anggota Mabes Polri itu merupakan bentuk menakuti seperti intimidasi.
“Polda Kepri perlu menyelidiki maksud dari pernyataan oknum tersebut. Dan Bawaslu sebagai instusi pengawas pelanggaran pada pilkada mestinya betul berpegang teguh pada norma Hukum dan peraturan UU yang telah di tetapkan oleh pemerintah,” ujarnya.
Ia pun berharap, pihak Bawaslu segera ambil langkah dan Jagan diam dengan masalah seperti ini Bawaslu harus menindaklanjuti laporan ini.
“Bawaslu Jangan Tutup Mata dengan pelanggaran- pelanggaran yang ada di lapangan dan laporan dari masyrakat terkait pelanggaran Pilkada ini. Itulah Tugas Bawaslu hadir untuk menjadi pengawas pesta demokrasi Bawaslu jangan diam saja,” tutup Andri Yanti. (Jeffri)










Komentar