‎Polemik JBC Tak Pernah Tuntas, Proyek Tetap Berjalan di Atas Lahan Sengketa ‎

InDepthNews.id (Jambi) – PT Putra Kurnia Properti kembali menjadi sorotan dalam proyek Jambi Business Center (JBC) yang dinilai menyimpan berbagai persoalan serius, mulai dari legalitas kerja sama, pengelolaan aset daerah, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan, Sabtu (16/5/2026).

‎Proyek yang menggunakan skema Bangun Guna Serah (BGS) antara Pemerintah Provinsi Jambi dan pihak pengelola itu memanfaatkan lahan strategis seluas 76.750 meter persegi di kawasan Jalan Kapten A. Bakarudin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Namun publik menyoroti nilai appraisal aset daerah tersebut yang tercatat hanya Rp1,00 meski proyek diperkirakan bernilai Rp1,5 triliun.

‎Selain lambannya realisasi pembangunan sejumlah fasilitas utama seperti hotel dan apartemen, proyek JBC juga disebut menghadapi persoalan perizinan, termasuk kewajiban pembangunan kolam retensi untuk mengantisipasi banjir.

‎Persoalan semakin rumit setelah temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengungkap kontribusi BOT proyek JBC belum dapat diakui secara resmi karena lahan objek kerja sama masih berstatus sengketa saat perjanjian diteken.

‎Sorotan juga datang dari DPRD Provinsi Jambi melalui Panitia Khusus BOT yang meminta adanya addendum perjanjian guna memperjelas posisi hukum para pihak. Sementara Pemerintah Kota Jambi diketahui telah melayangkan tiga surat peringatan hingga ancaman penghentian izin operasional.

‎Berbagai polemik tersebut memunculkan desakan masyarakat agar aparat penegak hukum dan lembaga pengawas melakukan penelusuran menyeluruh terhadap proyek JBC guna memastikan perlindungan aset daerah serta mencegah potensi kerugian negara dan masyarakat Provinsi Jambi.

(YT)

Komentar