InDepthNews.id (Kabupaten Solok) – Kisah Penambangan Emas illegal Tanpa izin (PETI) di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat, apalagi dampak aktivitas Penambangan Emas Liar Sebanyak 13 Orang di nyatakan meninggal dunia, sementara 12 Orang mengalami luka -luka, namun upaya untuk menghentikan Penambang emas ilegal itu rupanya lebih sulit dari pembahasan dari meja ke meja oleh pemangku kepentingan, pasal nya aturan untuk menuntut aktivitas emas illegal tersebut di bawah wewenang pusat.
Peristiwa teragis yang merengut nyawa masyarakat itu menjadi atensi serius bagi Pjs Bupati Solok, Akbar Ali, tidak tanggung -tanggung sebagai Bupati ia memita agar pemerintah pusat turun tangan menghentikan segala Aktivitas di dalam Kawasan tersebut.
Terkait tindak lanjut dan langkah -langkah yang di lakukan oleh pemerintah Daerah kedepan Pjs Bupati Solok mengharapkan peristiwa serupa tidak terulang kembali.apalagi mengingat lokasi tambang emas tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung,maka pihak pemerintah Kabupaten Solok akan berkordinasi dengan pemerintah pusat.
“Ini kewenangan pemerintah pusat, kami dari pemerintah kabupaten dan provinsi hanya bisa mengajukan agar aktivitas apapun di hutan lindung ini dapat di hentikan, khusus nya terkait masalah tambang, dengan penghentian tersebut, kejadian itu tidak terulang lagi kedepannya,” kata Akbar Ali kepada wartawan saat berikan keterangan pers, Senin (30/9/2024) di ruang kerjanya.
Penghentian aktivasi PETI ini lanjutnya, akan di upayakan secara cepat, sebab sudah merugikan kerugian yang besar dan banyak nyawa melayang akibat aktivitas tersebut, hal itu di perparah hancur nya sungai -sungai, perbukitan dan lahan pertanian yang tidak bisa di Manfaatkan lagi karena sudah tidak berbentuk.
“Saya himbau segera hentikan aktivitas PETI jangan sampai hancur baru di hentikan, kalau tidak kita harus tegas kan bahwa ini melangar hukum.
Untuk itu di lapangan semua kita baik, aparat pemerintah maupun masyarakat mesti berkomitmen tegas Akbar Ali.
Selain itu, Pjs. Bupati Solok mengakui, bahwa ada sisi dilematis yang di hadapi oleh pemerintah terkait aktivitas tambang tersebut, di satu sisi banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil menambang secara tradisional, sementara disisi lain, aktivitas ini melanggar aturan.
Menurutnya ada alternatif yang bisa di lakukan terkait persolan tersebut, salah satunya memberdayakan masyarakat lokal.
“Hutan tetap lestari, masyarakat tetap bisa mencari Nafkah Tanpa resiko tinggi yang membahayakan nyawa,” tegasnya.
Pjs Bupati Solok ini mencontohkan, dengan situasi yang pernah di salah satu daerah lain masyarkat yang sebelumnya di kejar-kejar petugas karena mengambil kayu di hutan lindung, di berdayakan untuk menjadi pembibit pohon.
“Mungkin ini bisa menjadi solusi alternatif yang bisa kita lakukan ke depan dan jangan sampai terlupakan dalam APBD 2025 Mendatang, agar melakukan kajian-kajian terkait hal ini,” harap Akbar Ali kepada pihak terkait maupun legislatif.
Akbar Ali, menjelaskan, bahwa pemerintah Kabupaten Solok memastikan proses evakuasi terhadap 25 korban longsor nya tambang emas Sungai Abu, Hiliran Gumanti sudah tuntas, proses evakuasi sudah dilakukan sejak terjadi nya longsor pada Kamis (26/9/2024) lalu.
“Jumlah korban yang di temukan disana 25 orang jumlah ini mereka yang tercatat di posko diwilayah nagari sungai abu, dimana 13 dinyatakan meninggal dan 12 Selamat dan mengalami Luka-luka sudah mendapatkan penanganan Medis di RSUD Arosuka dan Rumah sakit Muhammad Nasir,” kata Akbar Ali.
“Terhadap korban luka Pemkab Solok berkordinasi dengan propinsi, agar bisa di bebaskan dari biaya kita sudah berkordinasi dengan Pj. Gubernur Sumbar agar korban-korban (Non BPJS) yang di rawat di rumah sakit Provinsi akan dibebaskan biaya hingga mereka sembuh,” pungkasnya.(Azmir)










Komentar