InDepthNews. Id (Natuna)-Bupati Kabupaten Natuna, Cen Sui Lan dalam sambutannya menegaskan pentingnya integritas kepala desa se-Kabupaten Natuna dalam pelaksanaan Program Jaksa Garda Depan (Jaga Desa) sebagai bentuk upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat setempat.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Bupati ketika menghadiri sosialisasi program Jaga Desa dan juga sekaligus penandatanganan pakta Integritas oleh Kepala Desa se-Kabupaten Natuna yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau di Gedung Sri Serindit Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Jumat (19/12/2025).
Kegiatan ini dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Jehezkiel Devy Sudarso beserta jajaran, Wakil Bupati Natuna Jarmin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Natuna, (Forkopimda), maupun pimpinan DPRD, pimpinan instansi vertikal, para camat, lurah, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Natuna.
Bupati Kabupaten Natuna, Cen Sui Lan memberikan apresiasi setinggi-tingginya didalam komitmen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Riau, untuk mendampingi dan mengawal berbagai infrastruktur pembangunan yang ada di desa, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Natuna.
Menurutnya, desa juga memiliki peran yang strategis sebagai ujung tombak pembangunan daerah.
“Melalui Dana Desa (DD) maupun juga Anggaran Dana Desa (ADD) pemerintah memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah desa agar mengelola anggaran tersebut demi kesejahteraan masyarakat. Namun, kewenangan harus diiringi dengan pemahaman regulasi, kepatuhan hukum, serta integritas yang tinggi,” ujar Cen Sui Lan.
Bupati Natuna, juga berharap dengan melalui sosialisasi program Jaga Desa, ini untuk para kepala desa mampu untuk memperoleh pemahaman hukum yang dapat memadai sehingga pengelolaan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai ketentuan didalam peraturan-peraturan perundang-undangan.
Program ini juga dinilai penting sebagai langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, kesalahan administrasi, serta praktik korupsi yang berpotensi menghambat pembangunan desa.
Bupati Natuna,Cen Sui Lan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan Aparat Penegak Hukum (APH), mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Ia juga mendorong untuk terbangunnya didalam komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan antara pemerintah desa dan Kejaksaan Negeri agar setiap ada permasalahan dapat dikonsultasikan dan diselesaikan sejak dini.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas Kepala Desa se-Kabupaten Natuna yang diwakili oleh Ketua APDESI Kabupaten Natuna.
Pakta integritas tersebut juga memuat komitmen bersama untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), untuk menolak segala bentuk suap dan gratifikasi, serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan hukum apabila terbukti melanggar.
Pemerintah Kabupaten Natuna berharap kegiatan ini juga dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berkelanjutan, sehingga Dana Desa dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan infrastruktur pembangunan desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.
(Ilham)










Komentar