InDepthNews.id (Jakarta)– Lembaga antirasuah yang dulunya dikenal garang kini tampaknya sedang gemar bermain olahraga baru: pingpong birokrasi. Alih-alih memburu dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp 10 miliar yang melibatkan PT Asri Karya Lestari (AKL) dalam proyek jembatan penghubung Pulau Batulicin, Kalimantan Selatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru memperlihakan aksi bungkam yang memicu tanda tanya besar di ruang publik.
Sikap ‘adem-ayem’ ini terbilang ironis. Pasalnya, penanganan kasus ini bukanlah sebatas isu liar di media sosial, melainkan amanat langsung dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin pada putusan Juli 2025 lalu. Hakim secara eksplisit merekomendasikan agar KPK turun tangan mendalami aliran dana jumbo tersebut. Namun, setahun berlalu, rekomendasi sakral dari meja hijau itu tampaknya hanya menjadi hiasan kertas yang berdebu di gedung merah putih.
Saat indepthnews.id mencoba menagih transparansi perkembangan kasus ini pekan lalu, performa humas KPK justru sekadar menjadi ‘operator oper bola’. Alih-alih memberikan jawaban substantif sebagai bentuk akuntabilitas publik, pihak Humas justru melimpahkan konfirmasi kepada Juru Bicara (Jubir) KPK.
Sayangnya, setali tiga uang dengan bagian humas, sang Jubir yang memegang otoritas suara kelembagaan pun mendadak kehilangan kata-kata. Pesan konfirmasi tertulis yang dilayangkan jurnalis indepthnews.id perwakilan Jakarta mengenai tindak lanjut putusan hukum tersebut hingga kini tidak mendapatkan respons seumpama membentur dinding batu.
Sikap irit bicara atau lebih tepatnya mogok bicara dari internal KPK ini memicu spekulasi liar. Apakah uang Rp 10 miliar dalam pusaran proyek infrastruktur di Kalimantan Selatan itu dianggap terlalu kecil bagi lembaga sekelas KPK, sehingga perintah hakim pun kalah prioritas dibanding agenda lainnya? Atau, adakah ‘tangan tak terlihat’ yang membuat nyali lembaga superbody ini mendadak ciut?
Padahal, merujuk pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana uang negara yang diduga menguap dalam bentuk gratifikasi itu diusut. Diamnya KPK bukan saja memperpanjang birokrasi yang berbelit, tapi juga mempertontonkan pembangkangan yang halus terhadap rekomendasi yudisial.
Demi menjaga keberimbangan berita, indepthnews.id telah melayangkan pertanyaan resmi kepada Jubir KPK terkait detail penyelidikan, status hukum PT Asri Karya Lestari (AKL), serta langkah konkret KPK dalam mengeksekusi rekomendasi Hakim Tipikor Banjarmasin.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum menerima pernyataan resmi ataupun sanggahan dari pihak Juru Bicara maupun Humas KPK. Ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka lebar bagi KPK demi meluruskan simpang siur informasi yang kini menggelinding di tengah publik.
Jika rekomendasi resmi pengadilan saja diperlakukan seperti angin lalu, publik patut bertanya: kepada siapa lagi harapan pemberantasan korupsi harus digantungkan? Diam mungkin emas, tapi dalam kamus pemberantasan korupsi, diam yang terlalu lama bisa jadi adalah tanda-tanda kompromi.
Publik akan terus mengawal, apakah KPK bakal menunjukkan taringnya atau tetap asyik bermain pingpong informasi hingga kasus ini kedaluwarsa dibajak waktu. (Nafit)****










Komentar