Oleh: Nisa Aisyah, Mahasiswa UMRAH, Prodi Ilmu pemerintahan, NIM 2305010105
InDepthNews.id (Opini) – Desentralisasi sebagai kebijakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan tonggak penting dalam pembangunan sektor ekonomi, investasi, dan pariwisata di Kabupaten Bintan. Melalui otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bintan diberikan ruang nyata untuk merancang dan mengelola potensi daerah secara mandiri, dengan tujuan menjaga kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 secara eksplisit mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan prinsip desentralisasi (Pasal-pasal terkait otonomi daerah), yang meletakkan kewenangan terhadap urusan pemerintahan tertentu kepada pemerintah daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pasal 1 angka 8 dan pasal-pasal berikutnya menjelaskan bahwa daerah berhak mengatur urusan pemerintahan wajib dan pilihan sesuai karakteristik daerahnya, termasuk pengelolaan sumber daya dan pengembangan ekonomi lokal. Dalam Pasal 12 ayat (3) juga menyebutkan Parawisata sebagai Urusan Pemerintahan. Ketentuan ini memperkuat posisi pemerintah daerah Bintan dalam mengembangkan sektor pariwisata, menarik investasi, serta memberdayakan ekonomi masyarakat melalui regulasi dan kebijakan yang sesuai kebutuhan lokal.
Implementasi desentralisasi memungkinkan Bintan untuk mengembangkan berbagai destinasi wisata unggulan seperti desa wisata Ekang Anculai, kawasan Lagoi, dan objek wisata alam lainnya.
Pemerintah daerah berperan dalam pengelolaan destinasi, pengembangan infrastruktur pendukung, serta fasilitasi investasi yang memicu pertumbuhan ekonomi. Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang menjadi bukti ruang yang diberikan desentralisasi dalam menciptakan iklim investasi kondusif di wilayah ini.
Partisipasi aktif masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan berbagai UMKM juga menegaskan bahwa desentralisasi bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga penguatan ekonomi kerakyatan dan keberlanjutan sosial-ekonomi di tingkat lokal. (dikutip dari. Lintaskepri. 20 November 2025).
Dampak positif yang terlihat adalah peningkatan pendapatan asli daerah, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan usaha ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Namun, tantangan seperti keterbatasan kapasitas SDM, infrastruktur yang belum merata, dan koordinasi antar tingkat pemerintahan perlu mendapat perhatian serius agar desentralisasi bisa berjalan optimal dalam memajukan pariwisata dan investasi di Bintan.
Untuk memperkuat manfaat desentralisasi, strategi pengembangan pariwisata dan investasi di Bintan harus menyertakan pelatihan SDM, peningkatan infrastruktur dasar, inovasi pelayanan publik, serta penguatan regulasi daerah yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi global dan kebutuhan pasar pariwisata modern. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat mutlak diperlukan guna memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berlandaskan pada prinsip keberlanjutan dan pemerataan manfaat.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menjadi payung hukum yang kuat bagi Kabupaten Bintan untuk mengoptimalkan desentralisasi sebagai alat pembangunan ekonomi, investasi, dan pariwisata.
Dengan demikian, Bintan berpotensi tumbuh sebagai destinasi wisata unggulan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan, jika didukung oleh pengelolaan yang profesional, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor secara aktif.










Komentar