Penyegelan Panglong Arang Dinilai Ancam Ekonomi Warga, Pemuda Meranti Minta Pemerintah Hadirkan Solusi

InDepthNews.id (Meranti) – Penyegelan sejumlah panglong arang di Kabupaten Kepulauan Meranti menuai sorotan dari kalangan masyarakat dan pemuda daerah. Kebijakan tersebut dinilai bukan sekadar persoalan administrasi maupun legalitas usaha, tetapi juga menyangkut langsung nasib ribuan kepala keluarga yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.

Seorang pemuda Meranti yang mengaku prihatin terhadap kondisi masyarakat menyebut, di balik penyegelan panglong arang terdapat dampak sosial dan ekonomi yang besar bagi warga kecil.

“Di balik garis segel itu ada anak-anak yang terancam putus sekolah, ada dapur yang tidak lagi mengepul, dan ada kepala keluarga yang kehilangan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat yang bekerja di panglong arang bukanlah pengusaha besar yang mengejar keuntungan semata, melainkan warga biasa yang bertahan hidup dari pekerjaan tersebut. Mereka bekerja dalam kondisi yang tidak mudah demi mencukupi kebutuhan keluarga.

Ia menegaskan, masyarakat pada dasarnya menghormati aturan hukum dan mendukung penegakan regulasi. Namun demikian, kebijakan yang diterapkan diharapkan tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan serta keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal.

“Kami sepakat dengan aturan hukum. Namun, hukum juga seharusnya hadir membawa kesejahteraan, bukan justru menciptakan kemiskinan baru di tanah sendiri,” katanya.

Melalui pernyataan itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, instansi terkait, serta anggota DPRD untuk segera menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat yang terdampak.

Beberapa poin yang disampaikan di antaranya meminta pemerintah memberikan kebijakan diskresi atau masa transisi agar masyarakat tetap dapat bekerja sambil proses pembenahan regulasi dan perizinan dilakukan.

Selain itu, DPRD Kepulauan Meranti juga diminta aktif memperjuangkan solusi hingga ke tingkat provinsi maupun pusat guna mencari jalan keluar terhadap persoalan regulasi yang dinilai mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.

“Kami butuh wakil rakyat yang benar-benar turun memperjuangkan masyarakat, bukan hanya diam saat warga kehilangan mata pencaharian,” tegasnya.

Ia juga berharap pendekatan yang dilakukan pemerintah lebih mengedepankan pembinaan dibanding penutupan total. Menurutnya, apabila terdapat kekurangan dalam aspek perizinan maupun persoalan lingkungan, pemerintah seharusnya memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat.

“Kalau ada kekurangan administrasi, bimbing masyarakat. Kalau ada persoalan lingkungan, lakukan pembinaan. Jangan langsung ditutup tanpa solusi,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, ia menilai kondisi ekonomi masyarakat Kepulauan Meranti akan semakin berat apabila sumber mata pencaharian utama warga dihentikan tanpa adanya alternatif yang jelas.

“Kami tidak ingin kemiskinan hadir karena tidak adanya solusi. Pemerintah harus hadir dan berpihak kepada rakyat kecil,” pungkasnya. (Michael)

Komentar