Oleh : Achmad Yani (Member Alumni HMI Club)
InDepthNews.id (Opini) – Meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, Perangkat RT dan RW tetap memiliki peran krusial dalam pemerintahan pada tingkat lokal.
Perangkat RT dan RW tidak hanya sebagai struktur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) tetapi juga diperlukan dalam konteks pemerintah kota. Fungsinya sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah.
Mereka dituntut memahami kebutuhan dan aspirasi warga, serta dapat menyampaikan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Dengan kehadiran mereka, kebijakan publik dapat lebih relevan dan tepat sasaran.
Dengan partisipasi aktif RT dan RW, dapat mendorong keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan. Artinya, dengan melibatkan masyarakat, mereka dapat menggalang dukungan untuk berbagai program sosial dan pembangunan.
Hal ini tidak hanya memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab warga terhadap lingkungan mereka.
Peningkatan Insentif sebagai Program Tahunan Pemerintah.
Mencermati, program pemerintah sebagaimana banyaknya pemberitaan di media, yang mengapresiasi tanggungjawab besar perangkat RT dan RW dengan memberikan peningkatan insentif tentu menjadi kegembiraan bagi pelayan masyarakat tersebut.
Adalah portal berita pada laman https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/729011/index.html yang memberikan informasi pemberian insentif perangkat RT dan RW berjumlah Rp. 750.000,-yang kemudian mengalami peningkatan jumlah insetifnya menjadi Rp. 1.000.000,-
sebagaimana dirilis dalam portal -https://kepri.pikiran-rakyat.com/kepri/pr-2688637838/selama-pimpin-batam-hmr-rutin-naikkan-insentif-rt-dan-rw-hingga-rp1-juta-per-bulan,
Kebijakan peningkatan insentif RT dan RW hingga Rp1 juta per bulan oleh Muhammad Rudi adalah langkah progresif.
Insentif ini bukan hanya penghargaan atas kontribusi mereka, tetapi juga merupakan investasi dalam menjaga ketertiban dan pelayanan masyarakat.
Perangkat RT dan RW berperan vital dalam menyelesaikan masalah di tingkat akar rumput, dari penyelesaian konflik lokal hingga pengaturan administrasi warga.
Dengan dukungan finansial yang memadai, RT dan RW dapat meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat jalinan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta berperan aktif dalam mengelola lingkungan yang aman dan tertib.
Kebijakan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah menghargai kerja keras para pemimpin lokal, yang sering kali bekerja tanpa banyak sorotan.
Sebagai bentuk penghargaan, kebijakan ini dapat meningkatkan citra positif pemerintah di mata masyarakat. Keberhasilan dalam menjalankan program ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk meningkatkan kesejahteraan pemimpin lokal mereka.
Dengan langkah ini, Muhammad Rudi menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal peningkatan kualitas sumber daya manusia di level lokal.
Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan atau Strategi Politik Elektoral
Informasi tentang kebijakan Ansar Ahmad untuk menaikkan insentif RT dan RW menjadi Rp1,5 juta juga bisa jadi adalah respons terhadap kebijakan Muhammad Rudi yang konsisten menaikkan insentif RT/RW di Kota Batam.
Sebagaimana portal pemberitaan, https://kepri.antaranews.com/berita/177519/pemprov-kepri-naikkan-dana-insentif-rtrw-jadi-rp15-juta,
Meskipun ini merupakan kebijakan positif untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat lokal, namun kritikan pasti muncul terkait politisasi kebijakan sosial yang muncul menjelang Pilkada Kepri 2024 ini.
Dengan Pilkada Kepri 2024 yang secara serentak akan dilakukan pada 27 November 2024 mendatang, tentu memunculkan kekhawatiran bahwa kebijakan ini lebih merupakan strategi politik untuk memenangkan dukungan masyarakat, yang akhirnya hanya sekedar lips servis belaka, sebagaimana janji pemberian motor untuk RtRw sewaktu Pilkada kepri tahun 2020 lalu.
Kita sudah sama mengetahui, Politisasi program kesejahteraan sering digunakan sebagai alat untuk mendapat dukungan pemilih.
Penulis berpandangan tanpa perencanaan anggaran jangka panjang yang solid, kebijakan ini mungkin tidak berlanjut setelah masa pemilihan.
Untuk itu, Agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang, transparansi dan komitmen terhadap keberlanjutan anggaran menjadi penting dikawal bersama.
Penutup
Masyarakat pemilih harus jeli melihat, siapa calon pemimpin yang konsisten mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemimpin yang hanya menjadikan program kebijakan peningkatan kesejahteraan sebagai komoditas politik semata.
Tentu kita sama menginginkan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri terpilih nanti adalah pasangan solid yang dapat membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat.
Pasangan pemimpin yang pro pada kesejahteraan sosial terutama pada perangkat RT/RW sebagai ujung tombak pelayanan administrasi masyarakat.
Pasangan yang mampu menyeimbangkan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan sosial berjalan beriringan.
Sebab sejatinya, kepemimpinan tidak hanya tentang membangun fisik, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat.
Comment