InDepthNews.id (Pekanbaru) – Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil marah besar di hadapan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Lucky Alfirman dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesian pada Kamis, (08/12/2022), terkait persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang menurutnya tidak transparan.
Adil mengatakan bahwa Meranti sebagai daerah penghasilan minyak yang besar mencapai hampir delapan ribu barel perhari. Namun DBH yang didapatkan kabupaten Meranti tidak sesuai dengan yang lifting minyak yang dihasilkan.
“Tahun ini kami menerima cuma 115 miliar naiknya cuma 700 juta saja. liftingnya naik asumsinya 100 barrel per dollar kok naiknya cuma 700 juta ? tanya adil yang dikutip media ini melalui facebook riauonline.
Dana DBH 115 miliar itu ungkap Adil merupakan perhitungan 60 dolar per barel dalam perencanaan pembahasan APBD. Sedangkan pada pembahasan APBD 2023 ada nota pidato Pak Presiden pada Agustus, untuk 1 barel 100 dolar.
“Dan kemarin waktu lewat zoom dengan kementerian keuangan tidak bisa menyampaikan dengan terang,” kata Adil.
Ia pun mencoba berbagai cara untuk bertemu dengan kementrian keuangan namun Kemenkeu menawarkan pertemuan daring padahal kata Adil dirinya menginginkan dapat beraudiensi secara langsung.
“Didesak-desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dolar. Sampai ke Bandung saya kejar itu kementerian keuangan juga tidak dihadiri oleh yang berkompeten. Sampai waktu itu saya ngomong ini orang keuangan isinya iblis atau setan?,” ungkap Adil.
Jadi sambung Adil, terkait penghitungan DBH Migas ada tiga asumsi yang dipakai sehingga membuatnya binggung. Lantas ia pun mempertanyakan kembali bagaimana asumsi yang dipakai dalam penyusunan APBD 2023, ada yang 60 dolar, 80 dolar dan sesuai kata pak Jokowi 100 dolar per barelnya.
Menurut Adil persoalan DBH Migas ini harus jelas, sebab di Meranti penghasilan minyaknya akan besar sekali. Terbaru di tahun 2023 ada 13 umur dibor dengan 19 sumur tambahnya dengan target menghasilkan 9.000 barel perhari.
“Jadi kalau seandainya kami ini naik penghasilan yang besar dianggap penurunan, saya mengharapkan bapak keluarkan surat untuk penghentian pengeboran minyak di Meranti, jangan diambil lagi minyak di Meranti itu nggak papa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat,” pungkasnya. (Red)










Komentar