Oleh: Achmad Yani
InDepthNews.id – Paguyuban merupakan organisasi berbasis komunitas yang mengedepankan kesamaan etnis, budaya, atau daerah asal dalam menjaga kohesi sosial. Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), peran paguyuban sering kali sangat signifikan dalam menggalang dukungan bagi kandidat yang dianggap memiliki kedekatan identitas dengan mereka.
Fenomena ini, yang dikenal sebagai politik identitas, dapat memperkuat afiliasi politik berdasarkan identitas kelompok daripada visi dan misi kandidat (Aspinall, 2011).
Artikel ini bertujuan untuk menguraikan tantangan yang dihadapi paguyuban dalam mengatasi politik identitas serta dampaknya terhadap demokrasi lokal di Indonesia.
Politik identitas merujuk pada penggunaan kesamaan identitas etnis, ras, agama, atau daerah sebagai dasar untuk menentukan preferensi politik (Suryadinata, 2019).
Dalam Pemilukada, paguyuban kerap kali mendukung calon kepala daerah yang berasal dari etnis atau daerah yang sama, dengan harapan calon tersebut akan lebih peka terhadap kepentingan kelompok. Meskipun ini merupakan wujud solidaritas kelompok, praktik ini dapat mengarah pada pengabaian isu-isu krusial lainnya, seperti kompetensi dan program kerja calon (Tanuwidjaja, 2010). Dalam jangka panjang, orientasi sempit ini dapat mempersempit ruang politik inklusif.
Dalam pandangan penulis, beberapa fakta konkret yang mendukung fenomena politik identitas dalam Pemilukada, terutama terkait peran paguyuban dalam mendukung calon kepala daerah berdasarkan kesamaan identitas yaitu pada Pilgub DKI Jakarta 2017.
Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 merupakan contoh jelas bagaimana politik identitas menjadi faktor dominan. Saat itu, dukungan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), calon gubernur yang berasal dari etnis Tionghoa dan beragama Kristen, mendapat penentangan keras dari kelompok berbasis agama. Kelompok-kelompok tertentu memobilisasi massa melalui isu agama dan etnis, sehingga pemilihan lebih didominasi oleh pertimbangan identitas daripada visi-misi calon. Ahok akhirnya kalah dari Anies Baswedan yang berhasil menarik dukungan kelompok mayoritas Muslim dengan bantuan jaringan ulama dan organisasi berbasis agama.
Di Sumatera Utara, paguyuban etnis sering kali memainkan peran besar dalam mendukung calon kepala daerah yang berasal dari etnis tertentu. Sebagai contoh, pada Pilkada 2018 di Sumatera Utara, beberapa calon kepala daerah yang memiliki latar belakang etnis Batak mendapat dukungan kuat dari paguyuban-paguyuban Batak. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana kesamaan identitas budaya atau etnis menjadi faktor signifikan dalam menarik dukungan politik.
Pada tahun yang sama, Pilkada Jawa Timur 2018 juga memperlihatkan bagaimana identitas agama dapat menjadi isu utama. Dalam pemilihan ini, kandidat yang didukung oleh kelompok-kelompok agama yang kuat, seperti Nahdlatul Ulama (NU), mampu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat Muslim di Jawa Timur, khususnya dari kelompok Nahdliyin. Identitas agama menjadi salah satu faktor penentu dalam meraih kemenangan pada Pilkada tersebut. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa politik identitas dalam Pemilukada bukan sekadar fenomena teoritis, tetapi telah mempengaruhi hasil Pemilukada di berbagai daerah di Indonesia, dengan paguyuban dan kelompok identitas memainkan peran kunci.
Mobilisasi Paguyuban dan Politik Identitas
Paguyuban memiliki jaringan sosial yang kuat dan sering digunakan untuk memobilisasi dukungan bagi calon tertentu. Dalam banyak kasus, paguyuban secara aktif mengorganisir kampanye, menyebarluaskan informasi, dan menggalang massa untuk memilih kandidat yang dianggap sebagai representasi kelompok mereka (Aspinall, 2011).
Mobilisasi ini efektif karena paguyuban menawarkan solidaritas berbasis identitas, tetapi juga memperkuat eksklusivitas dan ketidakmampuan untuk menerima calon dari latar belakang yang berbeda (Haryanto, 2016). Fenomena ini tidak hanya menciptakan polarisasi antar komunitas, tetapi juga menghalangi proses demokrasi yang lebih sehat.
Dukungan berbasis identitas dalam Pemilukada cenderung mengalihkan perhatian pemilih dari isu-isu kebijakan yang penting, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pemilih sering kali lebih fokus pada identitas kandidat daripada kualitas kepemimpinannya (Tanuwidjaja, 2010).
Ketika paguyuban mendukung calon hanya karena faktor etnis atau daerah asal, potensi untuk memilih pemimpin yang kurang kompeten tetapi memiliki kedekatan identitas menjadi lebih besar. Hal ini berisiko merugikan daerah dalam jangka panjang karena kandidat yang terpilih mungkin tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memimpin.
Provinsi Kepri memiliki komposisi penduduk yang sangat beragam dari segi etnis. Beberapa kelompok etnis utama di wilayah ini meliputi Melayu, Bugis, Minangkabau, Jawa, Tionghoa, dan Batak. Keragaman ini menciptakan peluang bagi politik identitas untuk berkembang, di mana kelompok-kelompok etnis bisa memberikan dukungan kepada kandidat yang berasal dari etnis mereka sendiri. Sebagai contoh, suku Melayu, yang merupakan salah satu etnis, cenderung memberikan dukungan kepada kandidat yang dianggap sebagai representasi budaya dan tradisi Melayu.
Tantangan Paguyuban dalam Meminimalisasi Politik Identitas
Tantangan utama yang dihadapi paguyuban adalah bagaimana mereka bisa mendorong anggotanya untuk melihat lebih jauh tidak hanya sekadar kesamaan identitas. Paguyuban perlu berperan sebagai fasilitator dialog yang lebih rasional, di mana kualitas kepemimpinan dan program kerja menjadi fokus utama (Haryanto, 2016).
Dalam masyarakat yang semakin plural, paguyuban harus memposisikan dirinya bukan sebagai agen politik identitas, melainkan sebagai wadah yang mendukung calon yang bisa memperjuangkan kepentingan publik secara lebih luas.
Untuk mengatasi dominasi politik identitas, paguyuban bisa mengadopsi pendekatan inklusif dengan mendorong diskusi yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Diskusi atau forum terbuka yang difasilitasi oleh paguyuban dapat menjadi wadah untuk menilai calon kepala daerah berdasarkan program dan visi yang ditawarkan, bukan semata-mata identitas mereka (Suryadinata, 2019). Selain itu, paguyuban dapat bekerjasama dengan berbagai kelompok lain untuk menghindari penguatan eksklusivitas dan mendorong terciptanya dialog yang lebih konstruktif di antara pemilih.
Wilayah Kepri terdiri dari beberapa pulau utama, seperti Batam, Bintan, dan Karimun, yang masing-masing memiliki karakteristik demografis yang berbeda. Batam, misalnya, merupakan kota industri dengan populasi yang lebih beragam secara etnis dan lebih kosmopolitan, sementara Bintan dan Karimun lebih homogen dengan mayoritas penduduk Melayu.
Perbedaan ini dapat menyebabkan adanya polarisasi berbasis geografis dan etnis dalam Pemilukada, di mana kandidat yang berasal dari Batam mungkin lebih didukung oleh kelompok non-Melayu, sedangkan kandidat dari Bintan atau Karimun bisa lebih diidentifikasi dengan kelompok Melayu
Implikasi Politik Identitas terhadap Stabilitas Sosial
Politik identitas yang kian mengakar dalam Pemilukada berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Polarisasi yang tajam antar kelompok dapat memperlemah kohesi sosial dan memicu konflik horizontal, terutama ketika satu kelompok merasa terpinggirkan oleh kelompok lainnya (Suryadinata, 2019). Selain itu, ketika pemimpin yang terpilih hanya fokus pada kelompok identitas tertentu, kebijakan yang diambil bisa lebih menguntungkan kelompok tersebut, sementara kelompok lain merasa tidak terwakili. Ini memperparah ketidakadilan dan memperlemah proses demokratisasi.
Untuk memastikan Pemilukada berjalan secara adil dan demokratis, paguyuban harus aktif mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif. Paguyuban dapat memainkan peran kunci dalam mendidik anggotanya tentang pentingnya menilai calon berdasarkan kapasitas dan rekam jejak mereka, daripada latar belakang etnis atau daerah asal (Tanuwidjaja, 2010). Dengan demikian, paguyuban dapat membantu membangun proses politik yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan umum.
Penutup
Secara keseluruhan, potensi politik identitas di Kepulauan Riau cukup signifikan mengingat keberagaman etnis, agama, dan budaya yang ada di wilayah ini. Paguyuban etnis dan agama bisa memainkan peran penting dalam menentukan dukungan politik, namun hal ini harus dikelola dengan baik agar tidak menciptakan polarisasi sosial yang berlebihan. Keterlibatan pemerintah dan tokoh masyarakat sangat penting untuk memastikan Pemilukada berjalan dengan adil dan demokratis, sehingga tidak hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, tetapi seluruh masyarakat Kepri.
Harapannya, Pemilukada Kepri 2024 menjadi salah satu momentum penting untuk memperkuat demokrasi lokal dan memperkokoh kesatuan di tengah keragaman etnis, budaya, dan agama di wilayah ini. Mengingat Kepri memiliki komposisi masyarakat yang sangat heterogen, tantangan untuk mengelola isu politik identitas menjadi krusial. Politik identitas, yang dapat memecah belah masyarakat berdasarkan etnis, agama, atau daerah asal, harus dikelola dengan bijak agar tidak mengganggu stabilitas sosial dan merusak proses demokrasi.
Dalam hemat penulis, Paguyuban memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam Pemilukada, tetapi tantangan terbesar adalah bagaimana mereka dapat mengatasi politik identitas yang sering kali mempersempit ruang demokrasi. Dengan mendorong politik yang lebih rasional dan inklusif, paguyuban bisa menjadi kekuatan positif dalam memperkuat demokrasi lokal. Pemerintah dan LSM juga perlu berperan aktif dalam mengurangi dampak negatif politik identitas melalui pendidikan politik dan dialog antar kelompok. Dengan cara ini, Pemilukada dapat menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan mampu mewakili kepentingan seluruh masyarakat tanpa memandang identitas kelompok.
Referensi
Aspinall, E. (2011). “Democratization and Ethnic Politics in Indonesia: Nine Theses”. Journal of East Asian Studies, 11(2), 289-319.
Haryanto, I. (2016). “Politics of Identity in Local Elections: A Study of Ethnic-Based Voting Behavior in Indonesia”. Indonesian Journal of Political Science, 2(1), 45-67.
Suryadinata, L. (2019). “Ethnic Identity and Electoral Politics in Indonesia”. Asian Ethnicity, 20(2), 125-141.
Tanuwidjaja, S. (2010). “Political Identity and Local Politics in Decentralized Indonesia: The Case of Lampung”. Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, 3, 33-55.
Achmad Yani, MH. Advokat, pernah menjadi Analis Hukum Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, saat ini menjadi Mahasiswa Doktoral Program Sosial Sains Universiti Sains Malaysia.










Komentar