Natuna Krisis Material Galian C, Solusi Legal Jadi Jalan Keluar

InDepthNews. Id (Natuna)-Ketersediaan material galian C seperti pasir, tanah, dan batu kerap menjadi persoalan yang rumit untuk mendukung  pembangunan di wilayah Kabupaten Natuna.

Tidak sedikitpun perusahaan maupun masyarakat kecil yang membutuhkan material tersebut, namun juga belum memiliki izin galian C yang sah.

Padahal, didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), khususnya Pasal 158 dan Pasal 161, menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dijerat sanksi pidana. Aturan ini berlaku bagi perorangan, kelompok masyarakat, maupun perusahaan kontraktor.

Situasi tersebut menimbulkan dilema di lapangan. Di satu sisi, untuk kebutuhan material galian C dalam pembangunan infrastruktur maupun kegiatan di tengah masyarakat terus meningkat. Namun di sisi lain, tidak semua pihak memiliki izin resmi untuk melakukan kegiatan tambang.

Untuk mengatasi kondisi ini, sejumlah solusi legal dapat ditempuh supayah kebutuhan material tetap terpenuhi tanpa harus berhadapan dengan persoalan hukum.

Pertama, perusahaan atau masyarakat bisa membeli material dari pemegang izin usaha pertambangan (IUP) atau izin pertambangan rakyat (IPR) yang sah.

Cara ini dinilai paling aman karena seluruh aktivitas pengambilan material sudah tercatat secara resmi dan memiliki dasar hukum.

Kedua, pemerintah daerah Kabupaten Natuna, bersama masyarakat dapat mengusulkan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Jika sudah ditetapkan pemerintah pusat, maka masyarakat dapat mengurus izin pertambangan rakyat (IPR), mengelola tambang secara legal dan aman di bawah pengawasan pemerintah daerah.

Selain itu, kerja sama dengan pemilik izin tambang resmi juga bisa menjadi alternatif bagi kontraktor yang membutuhkan pasokan material dalam jumlah besar.

Bahkan, opsi mendatangkan material dari luar daerah meskipun dengan biaya angkut lebih tinggi, tetap lebih aman ketimbang menggunakan material dari tambang ilegal.

Kalau belum punya galian C sendiri, sebaiknya jangan ambil risiko. Maka Solusi yang paling aman adalah membeli dari tambang resmi atau mendorong pemerintah agar membuka wilayah pertambangan rakyat. Dengan begitu, pembangunan bisa tetap berjalan tanpa melanggar aturan.

Pemerintah daerah Kabupaten Natuna juga diharapkan lebih aktif memfasilitasi kebutuhan masyarakat setempat dengan memberikan kepastian hukum maupun membuka ruang legalisasi.

Selain menjaga didalam kelancaran untuk pembangunan, langkah tersebut juga sekaligus dapat mengurangi potensi kerusakan lingkungan akibat adanya penambangan ilegal.

Syarat Mengurus Izin Galian C

Bagi perusahaan maupun masyarakat yang ingin mengurus izin galian C atau Izin Usaha Pertambangan Batuan (IUP Batuan), ada sejumlah dokumen penting yang harus dipersiapkan dan diajukan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau.

1. Persyaratan Administrasi

Surat permohonan resmi bermaterai ditujukan ke Gubernur c.q. Kepala Dinas ESDM Provinsi.

Akta pendirian perusahaan dan pengesahan Kemenkumham (untuk badan usaha).

Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS.

NPWP.

KTP direksi/penanggung jawab (untuk badan usaha) atau KTP pemohon (perorangan).

Surat keterangan domisili perusahaan.

Profil perusahaan (struktur organisasi, bidang usaha, pengalaman).

Surat pernyataan kesanggupan mematuhi peraturan perundangan.

2. Persyaratan Teknis

Peta lokasi rencana tambang (koordinat, luas wilayah, skala 1:25.000).

Surat keterangan tidak tumpang tindih lahan dari instansi terkait (BPN/ESDM).

Rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).

Data cadangan dan potensi bahan galian di lokasi.

3. Persyaratan Lingkungan

Dokumen UKL-UPL (untuk tambang kecil).

Dokumen Amdal (untuk tambang skala besar).

Surat rekomendasi lingkungan dari DLH.

4. Persyaratan Finansial

Bukti pembayaran PNBP sesuai ketentuan.

Rencana jaminan reklamasi pasca tambang.

5. Untuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Bagi masyarakat kecil, syarat lebih sederhana, yakni:

Surat permohonan bermaterai.

Fotokopi KTP.

Surat keterangan domisili.

Surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan teknis.

Rekomendasi lokasi dalam WPR yang sudah ditetapkan pemerintah.

Semua berkas tersebut diajukan ke Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, karena kewenangan izin galian C berada di tingkat provinsi, bukan kabupaten.

Seorang aktivis pemantau tambang menegaskan, semua proses pengurusan izin galian C sudah diatur jelas dalam undang-undang. Tinggal bagaimana kontraktor maupun masyarakat mau atau tidak untuk mengurusnya.

Saat dikonfirmasi oleh media ini melalui Via Telpon WhatsApp. Minggu 28/09/2025.

“Kalau kita ada niat baik, semua itu bisa dilalui. Pekerjaan juga terasa lebih aman meski dipantau, karena sudah punya izin resmi. Jangan sekali-kali melanggar aturan, karena risikonya berat,” tegasnya.

Dengan penerapan dan solusi tersebut, diharapkan kebutuhan material galian C di wilayah Natuna dapat terpenuhi demi secara berkelanjutan, legal, serta tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

(Ilham)

Komentar