Mendukung Penegakan Hukum Lingkungan

Oleh: Andi Wahyudin – LBH KAHMI Kota Batam

InDepthNews.id (Opini) – Kasus penahanan 74 kontainer limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Pelabuhan Batu Ampar membuka babak baru dalam wajah penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Publik menyorot lemahnya pengawasan, sementara pemerintah pusat menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga. Namun di tengah silang opini itu, langkah Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, justru layak diapresiasi. Ia memilih menyerahkan seluruh proses hukum kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), seraya menegaskan bahwa BP Batam akan mendukung penuh setiap langkah penegakan hukum terhadap pelaku impor ilegal limbah beracun dari Amerika Serikat.

Langkah ini bukan bentuk pengalihan tanggung jawab, melainkan perwujudan asas due process of law dan prinsip akuntabilitas kelembagaan. Dalam pernyataannya kepada media (Teras Batam, 7 Oktober 2025), Amsakar menyebut: “Kalau sudah masuk ke ranah hukum, maka proses penegakan hukumnya harus dijalankan, apalagi jika sudah masuk tahap eksekusi.”

Pernyataan sederhana ini sesungguhnya mencerminkan kesadaran mendalam bahwa penanganan limbah lintas batas bukan hanya persoalan teknis pelabuhan, tetapi domain hukum internasional yang diatur oleh Konvensi Basel 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1993. Dengan demikian, KLHK memiliki mandat yuridis sebagai competent authority nasional untuk menegakkan konvensi tersebut, termasuk dalam hal pengawasan, penyegelan, dan re-ekspor limbah B3.

Menempatkan BP Batam dalam Kerangka Legal yang Tepat

Dalam perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan bersifat berlapis dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, daerah, serta pengelola kawasan industri (Pasal 63). Dalam konteks Batam, posisi BP Batam bersifat unik karena memiliki fungsi ganda sebagai badan ekonomi sekaligus otoritas kawasan khusus. Dengan demikian, keterlibatannya dalam penegakan hukum lingkungan harus tunduk pada mekanisme nasional di bawah KLHK.

Langkah Amsakar yang menyerahkan kasus ini ke KLHK justru memperlihatkan konsistensi terhadap hierarki kewenangan administratif. Ini merupakan bentuk penghormatan terhadap asas lex superior derogat legi inferiori bahwa ketentuan hukum yang lebih tinggi (otoritas KLHK) harus menjadi pedoman lembaga daerah atau badan kawasan. Dalam banyak kasus serupa di Indonesia, justru konflik kewenangan antarinstansi sering memperlambat proses hukum. Namun dalam kasus Batam, koordinasi yang dilakukan BP Batam, Bea Cukai, dan KLHK berjalan simultan, menunjukkan efektivitas tata kelola lintas lembaga yang patut diapresiasi.

Reaksi Tegas terhadap Oknum dan Birokrasi yang Menyimpang

,Dalam tinjauan etika administrasi birokrasi, Tidak dapat diabaikan bahwa isu dugaan kongkalikong antara oknum pejabat BP Batam dan eksportir limbah B3 mencoreng kredibilitas lembaga. Namun kemarahan Amsakar terhadap situasi ini justru harus dibaca secara etis sebagai bentuk penegasan moral dan integritas kelembagaan. Ia menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang kepala lembaga bukan hanya mengatur, tetapi juga berani mengoreksi sistem internal yang menyimpang.

Dalam kerangka hukum administrasi negara, tindakan tersebut sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa pejabat pemerintahan wajib menjamin bahwa setiap keputusan dan tindakan administratif tidak melanggar asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan keterbukaan. Dengan mendukung penyelidikan KLHK, Amsakar sesungguhnya sedang memperkuat posisi hukum BP Batam agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan antara fungsi ekonomi dan tanggung jawab ekologis.

Sinergi Penegakan Hukum dan Reformasi Tata Kelola Langkah Kepala BP Batam juga membuka ruang pembenahan yang lebih sistematis. Pertama, perlu dilakukan audit etik dan integritas terhadap seluruh pejabat struktural di bawah BP Batam, untuk memastikan tidak ada lagi celah kongkalikong dalam pengelolaan izin impor bahan industri. Kedua, digitalisasi izin dan manifest logistik perlu segera diterapkan agar setiap pergerakan barang berbahaya dapat dilacak secara real time oleh KLHK, Bea Cukai, dan aparat penegak hukum. Ketiga, perlu dipertimbangkan pembentukan “Forum Pengawasan Lingkungan Terpadu Batam” yang beranggotakan unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat pengawasan partisipatif.

Melalui langkah-langkah ini, BP Batam dapat bertransformasi dari sekadar otoritas ekonomi menjadi model tata kelola kawasan industri yang taat hukum dan berorientasi keberlanjutan.
Dalam konteks hukum lingkungan nasional, langkah Kepala BP Batam bukanlah bentuk pelepasan tanggung jawab, tetapi manifestasi dari good environmental governance. Ia memilih jalur hukum, bukan jalur politik; memilih koordinasi, bukan konfrontasi. Dukungan terhadap KLHK adalah simbol komitmen untuk menempatkan supremasi hukum di atas kepentingan ekonomi sesaat.

Jika model kepemimpinan seperti ini diperkuat dan direplikasi di kawasan industri lain, maka Indonesia bukan hanya mampu menolak menjadi “surga limbah dunia”, tetapi juga membuktikan bahwa pembangunan dan perlindungan lingkungan dapat berjalan beriringan di bawah payung hukum yang adil dan tegas.

Komentar