Oleh : Achmad Yani, Ph.D, Ketua LBH Komunitas Jurnalis Kepri
InDepthNews.id (Opini) – Siaran Pers Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) tertanggal 19 Desember 2025 bukan sekadar tumpukan kertas protes. Bagi kami di LBH Komunitas Jurnalis, ini adalah surat visum atas matinya supremasi hukum di wilayah bencana Sumatera. Saat lumpur dan reruntuhan menimbun saudara-saudara kita, negara justru sibuk menimbun kebenaran dengan semen intimidasi.
Dari kacamata hukum, apa yang terjadi di Sumatera adalah “kejahatan jabatan” yang terencana. Pasal 18 ayat (1) UU Pers No. 40 Tahun 1999 bukan sekadar pajangan. Ancaman pidana 2 tahun penjara bagi siapa pun yang menghalangi kerja jurnalistik adalah mandat mutlak. Namun, ketika oknum aparat melakukan intimidasi dan penghentian siaran paksa, mereka bukan sedang menjalankan tugas negara, melainkan sedang melawan hukum negara.
Kami menegaskan Pidana tidak bisa dinegosiasikan dengan jabat tangan. Upaya perdamaian informal antara institusi negara dengan pihak media yang diintimidasi adalah bentuk penghinaan terhadap sistem peradilan kita. Jika tindakan kriminal terhadap pers dibiarkan tanpa sanksi, maka UU Pers tidak lebih dari sekadar kertas usang yang kehilangan taringnya di hadapan moncong senjata dan kekuasaan.
Jurnalis adalah Mata Publik yang Sedang Dicungkil
Bayangkan jurnalis di lapangan sebagai mata dan telinga dari seorang ibu yang menunggu kabar anaknya di pengungsian. Ketika aparat menutup lensa kamera Kompas, mereka sebenarnya sedang mencungkil mata publik. Ketika berita di Detik.com dihapus total, mereka sedang memotong lidah para korban yang ingin menjerit meminta tolong ke dunia luar.
Informasi bencana bukanlah komoditas politik yang bisa “digoreng” demi citra. Informasi adalah oksigen. Menghambat informasi di tengah bencana sama saja dengan mencekik leher para korban. Negara yang lebih takut pada berita buruk daripada dampak bencana itu sendiri adalah negara yang sedang sakit secara moral dan cacat secara hukum.
Kami di LBH juga menyoroti dengan tajam fenomena self-censorship di ruang redaksi Jakarta. Perusahaan media yang menyerah pada tekanan bukan hanya sedang melakukan efisiensi bisnis, tetapi sedang melakukan pengkhianatan terhadap publik. Media yang memilih diam saat kebenaran diperkosa adalah kaki tangan dari tirani informasi.
Sebagai bagian dari benteng hukum bagi para jurnalis, kami menyatakan: satu; Negara adalah Pelayan, Bukan Sensor, untuk itu Kami mengingatkan bahwa Pasal 28F UUD 1945 adalah hak konstitusional warga. Negara wajib menyediakan fasilitas informasi, bukan menjadi tembok penghalang. Dua; Segera Hentikan Impunitas, untuk itu Kami mendesak Kapolri untuk mengambil alih penyidikan terhadap oknum aparat yang terlibat intimidasi. Jangan ada perlindungan di balik seragam. Tiga; Segera Audit Kebijakan Informasi, untuk itu Kami menuntut transparansi atas perintah-perintah “gelap” yang memaksa media menghapus berita. Siapa pun aktor intelektualnya harus diseret ke muka hukum.
Sebagai Penutup, kita semua tahu, Bencana di Sumatera adalah duka kita semua. Jangan biarkan duka itu bertambah karena kita dipaksa buta oleh penguasa yang anti-kritik. Kami berdiri bersama rekan-rekan jurnalis di lapangan. Karena bagi kami, menghalangi kebenaran adalah bentuk bencana yang sesungguhnya.










Komentar