InDepthNews.id (JAMBI) — Proses mediasi antara masyarakat dari Desa Aur Kenali dan Mendalo Laut dengan PT Sinar Anugrah Sukses Unggul (PT SAS) menjadi sorotan setelah awak media yang hendak meliput jalannya pertemuan disebut tidak diberikan akses untuk masuk ke lokasi mediasi.
Pertemuan tersebut berkaitan dengan persoalan yang sebelumnya telah memicu aksi penyampaian aspirasi masyarakat. Sejumlah warga dari Desa Aur Kenali dan Mendalo Laut sebelumnya turut menyuarakan tuntutan terhadap aktivitas PT SAS.
Situasi tersebut menimbulkan tanda tanya. Di tengah kepentingan publik terhadap persoalan yang melibatkan perusahaan dan masyarakat, proses pertemuan justru berlangsung tanpa dapat disaksikan secara langsung oleh awak media.
Sejumlah wartawan yang berada di lokasi mengaku tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti jalannya mediasi. Akibatnya, awak media tidak dapat memperoleh informasi secara langsung mengenai pokok pembahasan, tanggapan masing-masing pihak, maupun hasil pertemuan antara masyarakat dan pihak perusahaan.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi membatasi ruang kerja jurnalistik, terutama ketika persoalan yang dibahas berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.
Hak Wartawan dalam Memperoleh Informasi
Dalam konteks kerja jurnalistik, wartawan memiliki dasar hukum dalam menjalankan tugasnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (3), menyatakan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Selain itu, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun demikian, ketentuan tersebut tetap perlu ditempatkan secara proporsional. Tidak setiap pertemuan tertutup otomatis merupakan pelanggaran terhadap UU Pers. Pihak yang menyelenggarakan mediasi dapat memiliki alasan tertentu untuk membatasi akses peserta maupun media.
Karena itu, yang menjadi perhatian adalah alasan dan mekanisme pembatasan akses tersebut, terutama apabila menyangkut persoalan yang berdampak terhadap kepentingan masyarakat.
Kehadiran media dalam proses penyelesaian persoalan antara masyarakat dan perusahaan penting untuk membantu memastikan informasi yang berkembang dapat diketahui publik secara berimbang dan tidak hanya bersumber dari satu pihak.
Apabila mediasi tersebut memang berkaitan dengan persoalan publik, transparansi menjadi hal penting agar tidak muncul spekulasi maupun informasi sepihak.
Awak media tetap menghormati mekanisme mediasi dan kewenangan para pihak yang terlibat. Namun, apabila wartawan tidak diperkenankan masuk, penjelasan mengenai alasan pembatasan tersebut menjadi penting agar tidak menimbulkan kesan adanya upaya menutup informasi dari publik.
Di sisi lain, media juga berkewajiban menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, berimbang, serta memberikan ruang konfirmasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan.
Mediasi boleh berlangsung tertib dan kondusif. Namun, ketika persoalan yang dibahas menyangkut kepentingan masyarakat, transparansi diharapkan tetap menjadi bagian penting dalam proses penyelesaiannya.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan secara rinci mengenai alasan awak media tidak diperkenankan mengikuti jalannya mediasi serta apa saja poin yang dibahas antara masyarakat dari Desa Aur Kenali dan Mendalo Laut dengan pihak PT SAS.
Publik pun menunggu penjelasan terbuka dari pihak terkait mengenai substansi mediasi, alasan pembatasan akses media, serta hasil pertemuan tersebut.
(YT)










Komentar