InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepulauan Riau kembali disorot tajam setelah ditemukan kasus makanan basi, nasi berulat, hingga dugaan keracunan belasan siswa SMP di Kabupaten Karimun. Peristiwa ini menambah daftar panjang keluhan masyarakat soal kualitas MBG yang digadang-gadang pemerintah pusat sebagai program unggulan peningkatan gizi pelajar.
Ronald Fauziandi, mahasiswa Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya tata kelola di tingkat daerah maupun pusat.
“Program yang seharusnya menjadi jaminan gizi justru berubah menjadi ancaman kesehatan. Ini bukan sekadar kelalaian teknis di lapangan, tetapi kegagalan sistemik dalam pengawasan,” kata Fauzi, Jumat (26/9).
Ia menekankan, pemerintah tidak bisa menganggap kasus ini sebagai insiden kecil. Menurutnya, MBG menyangkut hak dasar siswa sebagai warga negara, yakni hak atas pangan yang sehat dan layak.
“Ketika negara tidak mampu memastikan makanan layak untuk anak sekolah, itu artinya negara abai terhadap kewajiban paling mendasar. Anak-anak kita seharusnya dilindungi, bukan dijadikan korban proyek yang terburu-buru,” tegasnya.
Fauzi juga menyoroti aspek transparansi anggaran. Menurutnya, anggaran MBG yang nilainya triliunan rupiah seharusnya bisa dikelola dengan baik jika ada sistem pengawasan yang ketat dan keterlibatan publik.
“Masyarakat sipil, orang tua murid, hingga sekolah harus diberi ruang untuk mengawasi. Tanpa itu, MBG hanya akan jadi proyek populis yang menguntungkan segelintir pihak dan mengorbankan generasi muda Kepri,” ujarnya.
Kasus keracunan di Karimun disebut menambah daftar persoalan MBG setelah sebelumnya di Batam. Dan juga Karimun ditemukan makanan basi yang dibagikan kepada siswa. Kondisi ini memunculkan desakan agar pemerintah tidak hanya memperketat distribusi, tetapi juga mengevaluasi ulang mekanisme tender, penyedia katering, dan standar kualitas makanan. Bahkan isu yang beredar sekarang di Bintan, surat perjanjian orang tua Diminta Bayar 80 Ribu Jika Tempat Makan Rusak.
“Kalau masalahnya berulang di banyak daerah, ini tandanya bukan hanya kesalahan penyedia, tapi ada persoalan di level kebijakan. Pemerintah harus berani mengakui dan memperbaiki,” tambah Fauzi.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad sebelumnya berjanji akan meningkatkan pengawasan. Namun, langkah itu tidak cukup jika tidak disertai keterbukaan informasi dan audit menyeluruh terhadap penyelenggaraan MBG di daerah. (Okta)










Komentar