Mahasiswa Sosiologi UMRAH Dengar Suara Warga: PT Japfa Diduga Tak Transparan, Masyarakat Terpinggirkan

InDepthNews.id {Bintan} – Suara masyarakat terdampak kehadiran PT Japfa di Desa Toapaya Selatan semakin nyaring terdengar. Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang difasilitasi oleh mahasiswa Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), sejumlah warga menyampaikan keresahan yang selama ini hanya bergema di ruang-ruang terbatas.

Ibu Tukiyem, salah satu warga yang secara tegas menolak kehadiran perusahaan tersebut, menuturkan dampak lingkungan yang tidak bisa dianggap remeh. “Bau limbah menyengat setiap hari, lalat berkerumun, dan kami merasa kualitas hidup menurun drastis,” ujarnya.

Penolakan ini bukan sekadar bersifat emosional, tetapi lahir dari pengalaman keseharian yang menekan—bukti bahwa pembangunan yang mengabaikan prinsip partisipasi warga telah melahirkan ketimpangan relasi kuasa antara korporasi dan komunitas lokal. Dalam perspektif sosiologi konflik, situasi ini mencerminkan dominasi kepentingan kapital atas hak-hak dasar masyarakat.

Bang Tamsir, warga lainnya, mempertanyakan keabsahan legalitas PT Japfa. “Amdal, izin, atau bukti legalitas lain tak pernah disosialisasikan kepada kami. Sampai hari ini belum pernah ditunjukkan bahwa PT ini memang resmi atau memiliki dasar hukum yang sah,” ungkapnya. Ia juga menyatakan bahwa belum ada solusi yang benar-benar efektif untuk menyelesaikan permasalahan ini, baik dari pemerintah maupun pihak perusahaan.

Menurutnya, masyarakat tidak menolak pembangunan, tetapi menolak ketidakjelasan, ketidakadilan, dan ketertutupan informasi yang mengancam ruang hidup warga. Harapannya sederhana namun mendasar: kejelasan legal standing perusahaan, solusi konkret atas dampak lingkungan dan sosial, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, dan dampak positif untuk masyarakat.

Sebagai representasi mahasiswa Sosiologi FISIP UMRAH, saya, Ronald Fauziandi mewakili kawan-kawan, menyatakan bahwa apa yang terjadi di Toapaya bukan hanya soal pencemaran atau administrasi perizinan semata. Ini adalah cerminan nyata dari asimetri informasi dan marginalisasi warga lokal dalam sistem pembangunan yang elitis. Ketiadaan transparansi dalam dokumen AMDAL, tidak adanya ruang partisipatif warga dalam proses pengambilan keputusan, serta lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap dampak sosial-ekologis dari aktivitas perusahaan merupakan bentuk kegagalan tata kelola yang adil dan demokratis.

Dari perspektif sosiologi, kasus ini menunjukkan bagaimana masyarakat sipil yang lemah secara struktural seringkali dikorbankan dalam relasi ekonomi-politik yang timpang. Negara, dalam hal ini melalui aparatur pemerintahan daerah, seharusnya berperan sebagai penengah yang berpihak pada keadilan ekologis dan kesejahteraan sosial, bukan sekadar fasilitator bagi kepentingan korporasi.

Kami mahasiswa Sosiologi FISIP UMRAH percaya bahwa suara masyarakat harus menjadi pusat dari setiap proses pembangunan.Sebab pembangunan yang tidak melibatkan rakyat, hanyalah perluasan kekuasaan atas nama kemajuan semu. (Okta)

Komentar