InDepthNews.id (Karimun) – Transparansi Anggaran Beasiswa Pendidikan Tinggi (Dikti) Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Tahun 2023-2024 perlu Diaudit, sebab Pendaftaran beasiswa Kabupaten Karimun telah dibuka sejak bulan Desember Tahun 2023 lalu.
Syarat untuk mendaftar beasiswa kabupaten ini yakni mahasiswa yang mendaftar harus mengajukan proposal bantuan studi yang mana proposal tersebut ditujukan untuk Bupati Karimun, dimana didalam proposal tersebut disertakan juga dengan dokumen-dokumen penting lainnya seperti surat aktif kuliah, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga dan dokumen pendukung lainnya.
Namun sampai saat ini belum ada hasil dari janji tersebut sementara semua dokumen mahasiswa sudah disampaikan.
Pendidikan adalah pilar utama kemajuan suatu daerah. Anggaran beasiswa pendidikan yang dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) seharusnya menjadi instrumen penting dalam mewujudkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat. Namun, di belakang ini, muncul berbagai pertanyaan dan keraguan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran tersebut.
Mahasiswa dan orang tua berhak mengetahui secara rinci bagaimana dana beasiswa pendidikan digunakan untuk sehingga tidak direalisasikan sampai sekarang. Apakah ada penyimpangan atau penyelewengan dalam pengelolaan anggaran tersebut?
“Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya mendesak Inspektorat Kabupaten Karimun dan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan-Red) untuk segera melakukan audit terhadap Bagian Kesra Pemkab Karimun terkait anggaran beasiswa pendidikan,” tegas Okta Alamsyah, salah satu mahasiswa asal kabupaten Karimun, Senin (10/03/2025).
Menurutnya, Audit ini penting untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan dikelola secara akuntabel dan transparan, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi mahasiswa.
“Selain itu Kami berharap DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik dan mengawal audit tersebut. Sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai pengelolaan anggaran beasiswa pendidikan,” pungkas Okta. (Red)










Komentar