Mahasiswa Karimun Kembali Soroti Penjualan Hutan Mangrove di Kecamatan Sugie

InDepthNews.id (Karimun) – Penjualan hutan mangrove di Desa Sugie, Kecamatan Sugie Besar, Kabupaten Karimun kembali menjadi sorotan publik, setelah video terkait peristiwa ini viral di media sosial TikTok melalui akun http://@Merahputihmaju23 pada 26 Januari 2025.

Menanggapi hal tersebut, mahasiswa asal Kabupaten Karimun, Jhoko Prasetiya, menyuarakan keprihatinannya terhadap dugaan penjualan hutan mangrove yang dinilai tidak transparan.

Ia menyebutkan bahwa hingga kini belum ada informasi maupun keputusan yang jelas dari pihak berwenang terkait kasus tersebut.

“Makanya kami mempertanyakan peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyelesaian kasus ini. Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana proses investasi bisa masuk tanpa diketahui warga? Dan bagaimana proses hukum terhadap pelaku penjualan? Apakah pemerintah daerah melindungi mereka?” ujar Jhoko, kepada awak media ini, Selasa (08/04/2025).

Hutan Mangrove di Desa Sugie, Kecamatan Sugie Besar, Kabupaten Karimun yang diduga dijual / Foto: Okta Alamsyah

Menurutnya, hutan mangrove memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, termasuk melindungi garis pantai dari abrasi. Karena itu, upaya pelestarian seharusnya menjadi komitmen serius pemerintah daerah.

“Pemerintah seharusnya menunjukkan komitmen menjaga kelestarian alam, bukan malah membiarkan eksploitasi yang dapat merusak lingkungan. Penjualan ini tidak boleh mengabaikan kesejahteraan masyarakat setempat,” lanjut Jhoko.

Ia juga menyoroti potensi dampak negatif proyek tersebut terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Meski pihak Pemda Karimun dan Pemprov Kepri disebut telah menangani kasus ini, Jhoko menyayangkan belum adanya kejelasan atau solusi konkret hingga hari ini.

“Sebagai mahasiswa, saya merasa bertanggung jawab memperjuangkan hak-hak masyarakat. Kami akan terus mendesak agar pemerintah daerah segera menuntaskan persoalan ini,” tutup Jhoko.

Mahasiswa Karimun berharap pemerintah setempat segera mengambil keputusan yang adil dan bijak terkait penjualan hutan mangrove tersebut, serta memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. (Okta)

Komentar