Mahasiswa Demo Tolak Abah Anton Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang 2024

InDepthNews.id (Malang) – Pencalonan H Moch Anton atau Abah Anton pada pemilihan Wali Kota Malang 2024 mendapat penolakan dari Mahasiswa di Malang. Sejumlah mahasiswa yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi turun ke jalan menggelar unjuk rasa di Kantor KPU Kota Malang pada hari Selasa (10/9/2024) siang.

Para Mahasiswa itu menuntut KPU Kota Malang agar menolak pencalonan bakal calon Wali Kota Malang, sebab menurut mereka Abah Anton memiliki status mantan narapidana (napi) Tindak Pidana Korupsi (tipikor). Secara terang – terangan mereka menuliskan tuntutan ini pada sebuah poster, dan pada poster lainya mereka menuliskan “Calon Pemimpin Kota Malang Harus Bersih”. Berbagai poster itu dibawa massa aksi saat unjuk rasa di depan depan Kantor KPU Kota Malang.

Massa juga meminta KPU untuk menjalankan PKPU No 8/2024. Salah satu massa aksi, Jono Sujono menjelaskan KPU harus taat dengan aturan. “Tuntutan kami secara damai ingin menegaskan KPU harus menjalankan PKPU No 8 Tahun 2024” ujar Jono.

Jono menjelaskan, potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan adalah salah satu bakal calon wali kota yang mendaftar belum menjalani masa hukuman lima tahun.

Menurut pemahamannya, mantan narapidana baru bisa mencalonkan diri jika sudah bebas lebih dari 5 tahun penjara. Hal ini melatar belakangi Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi memandang bakal calon wali kota yang dimaksud belum menjalani lima tahun usai bebas sehingganya belum bisa dicalonkan. “Ini belum lima tahun dari masa bebas sudah mencalonkan aja” ucap Jono.

Aksi Jono dan kawan-kawannya belum membuahkan hasil, karena pada saat aksi berlangsung mereka tidak dapat bertemu dengan anggota KPU Kota Malang. Pasalnya menurut informasi yang kami terima para anggota KPU itu sedang melaksanakan tugas ke luar Kota. Dengan demikian Massa aksi pun membubarkan diri, tapi mereka berjanji akan kembali melakukan aksi dengan membawa massa yang lebih besar jika belum mendapat tanggapan soal tuntutan mereka. (Red)

Komentar