InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Provinsi Kepulauan Riau mendesak kepada Pemerintah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Provinsi Kepulauan Riau, terkait pernyataan Kementerian Pertanian RI yang mengumumkan adanya temuan 212 merek beras tidak sesuai dengan standar mutu, volume dan penjualan diatas Harga Eceran Tertinggi (HET),
Menanggapi hal tersebut, Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Kepri meminta pihak terkait untuk memberikan langkah konkret dalam menanggapi temuan tersebut, sesuai Peraturan menteri pertanian nomor 53 tahun 2018 tentang keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PSTA)
“Mengenai permasalahan ini, tentunya kita perlu ada kejelasan tentang merek beras yang di maksud. Karena hal ini sangat berdampak langsung kepada masyarakat sebagai konsumen dan dapat menimbulkan keresahan pada publik serta berpotensi merugikan konsumen secara luas,” ujar Ketua LPK Kepri, Rian Hidayat, S.H., Senin (7/7).
“Dengan taksiran kerugian yang mencapai triliunan, tentu perlu dilakukan tindakan tegas sesuai Undang-undang perlindungan konsumen maka harus di tarik produknya bahkan dicabut izin perusahaannya,” terangnya.
LPK Kepri akan terus mengawal isu-isu kerakyatan, termasuk pengawasan terhadap distribusi dan mutu pangan pokok, serta harga jual.
Rian menegaskan, transparansi informasi sangat penting untuk melindungi hak konsumen dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pangan dan pertanian.
LPK Kepri meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) untuk memberikan informasi yang lebih transparan dan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran beras yang tidak sesuai dengan standar mutu, volume, dan harga penjualan.
“Kasus ini menjadi peringatan bagi semua pihak untuk dapat lebih berhati-hati dalam membeli produk beras dan memastikan kesesuaian antara label dan isi produk yang dijual ke konsumen, terlebih bagi instansi seperti Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan dalam memantau perusahaan produsen dan distributor beras di Daerah,” ungkapnya.
Rian Hidayat menekankan, “Produk beras yang beredar di pasar, harus benar-benar memiliki izin edar yang sah, dan sesuai dengan kewenangannya,” sebutnya.
(Vins)










Komentar