InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Program rumah subsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diduga belum sepenuhnya tepat sasaran. Di lapangan, ditemukan sejumlah rumah subsidi di Kota Tanjungpinang yang tidak ditempati oleh pemiliknya, melainkan disewakan atau dikontrakkan kepada pihak lain.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap penyaluran rumah subsidi, baik oleh pemerintah, perbankan penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi, maupun pihak pengembang (developer).
Temuan ini sejalan dengan hasil pemeriksaan yang pernah disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam pemeriksaan atas penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, BPK menyoroti masih adanya berbagai kelemahan dalam pengelolaan program subsidi perumahan.
Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, sejumlah rumah subsidi yang semestinya dihuni oleh pemilik justru dimanfaatkan sebagai rumah kontrakan atau disewakan. Bahkan, terdapat dugaan bahwa sebagian penerima rumah subsidi tidak lagi memenuhi kriteria sebagai masyarakat berpenghasilan rendah.
Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya menilai lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penyimpangan tersebut. Selain itu, ia juga menduga adanya celah dalam proses verifikasi yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan program.
“Bila ingin program rumah subsidi benar-benar tepat sasaran, pemerintah daerah, pihak bank, dan developer harus memperketat pengawasan. Jangan sampai rumah subsidi justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak,” ujarnya.
Selain menyoroti penyaluran subsidi, BPK juga mencatat masih lemahnya pengendalian dalam pengelolaan Subsidi Bunga Kredit (SBK), khususnya terhadap debitur KPR subsidi yang klaim asuransinya telah dibayarkan.
Di sisi lain, pemeriksaan juga menemukan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik, antara lain:
- Kekurangan volume pekerjaan fisik.
- Ketidaksesuaian mekanisme pembayaran dengan ketentuan.
- Pembayaran yang dilakukan sebelum progres pekerjaan memenuhi persyaratan.
- Kesalahan perhitungan harga satuan serta adanya harga timpang tanpa proses negosiasi yang memadai.
Berbagai temuan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program rumah subsidi agar tujuan pemerintah menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat tercapai secara efektif.
Pemerintah daerah, perbankan penyalur KPR subsidi, serta para pengembang diharapkan memperkuat pengawasan dan memastikan proses seleksi penerima dilakukan secara ketat, sehingga rumah subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku.
Aturan Perundang-undangan yang Mengatur Rumah Subsidi
Program rumah subsidi pada dasarnya diatur dalam sejumlah ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan agar bantuan pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Dasar hukum tersebut antara lain:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan perumahan bertujuan memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat serta menjamin kepastian bermukim secara berkeadilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, yang mengatur penyelenggaraan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 35 Tahun 2021, yang mengatur persyaratan penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), mekanisme pengawasan, serta kewajiban bank pelaksana dan pengembang dalam memastikan bantuan tepat sasaran. Peraturan ini juga mengatur bahwa pengendalian dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan tindakan terhadap penyimpangan.
Dalam praktiknya, penerima rumah subsidi wajib menempati rumah tersebut sebagai tempat tinggal dan tidak diperkenankan menjadikannya sebagai investasi dengan menyewakan atau mengalihkannya secara bebas sebelum memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan. Pemerintah bahkan pernah mencabut fasilitas KPR subsidi terhadap penerima yang terbukti melanggar ketentuan tersebut. (jeffri)










Komentar