LAM Batam Gelar Sidang Adat, Minta Raja Situmorang Minta Maaf dan Tinggalkan Batam

InDepthNews.id (Batam)-Gelombang tajam dan reaksi keras bermunculan menyusul beredarnya unggahan media sosial yang diduga mengandung unsur penghinaan terhadap masyarakat Melayu Kota Batam Provinsi Kepuluan Riau (Kepri).

Komentar yang berasal dari akun media sosial bernama Raja Situmorang tersebut viral di berbagai platform serta memicu kemarahan masyarakat, khususnya komunitas Melayu di Kota Batam dan Kepulauan Riau.

Menanggapi polemik tersebut Lembaga Adat Melayu (LAM) Batam menggelar rapat dan musyawarah adat di Gedung LAM atau Istana Besar Madani Nong Isa, Batam. Pertemuan itu dilaksanakan sebagai respons terhadap dua isu yang menjadi perhatian masyarakat, yakni dugaan penghinaan terhadap Melayu dan persoalan penjualan babi di ruang publik yang juga dinilai menimbulkan keresahan.

Rapat tersebut juga dihadiri sekitar 50 organisasi yang terdiri dari organisasi masyarakat Melayu, organisasi Islam, berbagai organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah paguyuban yang ada di Kota Batam.

Kehadiran puluhan elemen masyarakat menunjukkan tingginya kepedulian terhadap persoalan yang dianggap menyentuh marwah adat, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat Melayu.

Pendiri Lang Laut Kepri, Suherman, menyampaikan bahwa pihak yang diduga sudah melakukan penghinaan terhadap masyarakat Melayu sudah  diamankan oleh aparat penegak hukum.

“Tadi malam sudah diamankan,”ujar Suherman di hadapan peserta rapat.

Musyawarah dan sidang adat dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam Provinsi Kepuluan Riau (Kepri), YM H Raja Muhammad Amin. Setelah melalui pembahasan dan mendengar berbagai pandangan dari tokoh masyarakat serta organisasi yang hadir, sidang adat menghasilkan tiga poin kesepakatan penting.

Pertama, seluruh pihak diminta untuk tidak melakukan penjualan tuak, babi, maupun produk sejenis secara terbuka di tepi jalan, ruang publik, dan lokasi terbuka lainnya tanpa izin yang sah di wilayah Kota Batam.

Kedua, seluruh pihak diminta mematuhi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembinaan maupun  Pengawasan Produk Halal sebagai pedoman dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan kehidupan masyarakat yang majemuk.

Ketiga, terhadap Raja Situmorang yang dinilai telah menghina bangsa Adat Melayu, sidang adat meminta agar yang bersangkutan agar dapat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media cetak selama tujuh hari berturut-turut selama menjalani proses hukum yang berlaku dan meninggalkan Kota Batam.

Menurut Suherman, keputusan yang dihasilkan didalam musyawarah tersebut merupakan bentuk ketegasan masyarakat Adat Melayu dalam menjaga marwah dan kehormatan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

“Yang dilakukan sebagai memberi efek jera. Itu berlaku terhadap siapa saja yang menghina orang Melayu,”tegasnya.

Keputusan yang dihasilkan dalam forum menjadi perhatian tajam publik karena menunjukkan sikap tegas berbagai elemen masyarakat terhadap tindakan yang dianggap merendahkan identitas maupun kehormatan suatu suku atau kelompok masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat berharap proses hukum yang sedang berjalan agar dapat dilakukan secara profesional, aman dan  transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, kasus tersebut masih menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial dan mendapat juga mendapatkan perhatian luas dari masyarakat setempat Kota Batam Provinsi Kepuluan Riau (Kepri) serta  Kepulauan Riau Daratan.

(Ilham)

Komentar