InDepthNews.id (Batam)-Dugaan kuat buruknya pelayanan di publik kembali mencoreng wajah Dinas Kesehatan di Kota Batam, Provinsi Kepuluan Riau, (Kepri). Terlihat seorang perempuan Ibu Rumah Tangga (IRT) mengelukan diduga dirinya diperlakukan tidak manusiawi oleh seorang Staf petugas di Puskesmas Sei Langkai Kota Batam.
Ibu rumah tangga tersebut berprofesi sebagai Wartawan di salah satu media online Suarafondnews.com, saat dirinya membawa anaknya yang sedang sakit untuk berobat ke Puskesmas Sei Langkai.
Anak tersebut masih sangat kecil usia sekitar 1 tahun 2 bulan didalam kondisi yang sedang sakit gatal-gatal dan butuh pertolongan medis pada hari. Selasa 13/01/2026.
Pasien dan ibunya tiba di Puskesmas Sei Langkai Kota Batam. Pukul 07.00. Pagi., dan langsung mendatangi Unit Gawat Darurat (UGD), ironisnya ahli-ahli malah tidak mendapatkan penanganan yang cepat, justru para petugas maupun Staf di Puskesmas mengarahkan pasien agar kebagian pendaftaran dengan alasan dokter UGD tidak ada berada di tempat.
“UGD di sini hanya melayani persalinan dan kecelakaan. Dokternya biasanya datang pagi sampai sore,” ucap petugas jaga, sebagaimana dituturkan pasien.
Situasi semakin memprihatinkan ketika hingga sampai pukul 07.30 pagi di waktu operasional di puskesmas seharusnya sudah dapat berjalan dengan norma dan sebagai bentuk pelayanan publik untuk para pasien, namun tidak ada satu staf maupun petugas di loket pendaftaran, sementara ruang juga tunggu sudah dipenuhi oleh pasien yang ingin berobat seperti balita dan lansia.
Anak pasien yang dalam kondisi lemas justru menunggu tanpa penanganan ada medis, hingga akhirnya muntah dua kali di tempat ruang tunggu. Dalam kondisi panik, keluarga pasien meminta sedikit tisu yang berada di meja petugas bagian pendaftaran.
Namun jawaban yang diterima justru tidak mencerminkan rendahnya empati dari aparatur layanan kesehatan dengan nada “Ambil kain lap saja,”ucap oknum petugas sambil menunjuk ruangan lain.
Perilaku dinilai tidak hanya mencederai etika sebagai pelayanan publik, tetapi juga berpotensi melanggar hak pasien, terlebih pasien adalah anak di bawah umur yang seharusnya mendapatkan prioritas layanan dari para medis.
Diduga Langgar UU Pelayanan Publik dan Kesehatan peristiwa ini kuat diduga melanggar.
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 15 dan Pasal 34, mewajibkan penyelenggara layanan memberikan pelayanan cepat, tepat, dan manusiawi.
UU No. 36 Tahun 2009 Kesehatan yang menegaskan setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.
Permenkes RI No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas yang mewajibkan puskesmas siap untuk memberikan pelayanan yang dasar penanganan kegawatdaruratan medis.
Namun jika terbukti adanya unsur kelalaian yang mengakibatkan risiko terhadap keselamatan pasien, maka oknum petugas dapat dikenakan sanksi berupa administratif yang berat hingga pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 190 UU Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara dan atau denda.
Pihak Puskesmas akui ada teguran, namun transparansi dipertanyakan oleh
tim media telah mengonfirmasi kejadian tersebut kepada Romel, staf Puskesmas Sei Langkai menyatakan bahwa akan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas.
Sehari kemudian tepatnya di hari Rabu pada tanggal 14 Januari di tahun 2026, Kepala Puskesmas Sei Langkai Batam, Yuliardi bahwa sudah memanggil para petugas maupun staf yang terkait dan memberikan teguran keras agar tidak diulangi lagi.
“Sudah kita panggil petugasnya dan sudah kita beri teguran,”ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak ada kejelasan bentuk surat teguran maupun sanksi disiplin serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan di Puskesmas Sei Langkai.
Desakan Evaluasi dan Pemeriksaan Menyeluruh.
Atas kejadian ini, tim media mendesak Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam untuk melakukan audit internal maupun pemeriksaan menyeluruh terhadap manajemen dan kedisiplinan Puskesmas Sei Langkai.
Menindak tegas para oknum petugas yang terbukti melanggar SOP dan etika pelayanan agar dapat juga menjamin kejadian tersebut serupa tidak terulang, khususnya terhadap pasien anak dan kondisi darurat.
Membuka hasil evaluasi kepada publik.
Sebagai bentuk untuk akuntabilitas dan transparansi terhdap pelayanan publik Dinas kesehatan adalah hak dasar warga negara. Kelalaian, sikap arogan maupun ketidakdisiplinan aparatur kesehatan tidak boleh ditoleransi, terlebih jika menyangkut keselamatan nyawa manusia.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam belum memberikan pernyataan resmi.
(Ilham)










Komentar