Oleh: Santoso Budi Nursal Umar , S.H, M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Surakarta
InDepthNews.id (Opini) – “Yang penting berkuasa dulu, urusan rakyat nanti.” Kalimat satir itu kini terasa bukan sekadar lelucon politik, melainkan cerminan nyata dari wajah ketatanegaraan kita hari ini. Jabatan publik yang seharusnya dimaknai sebagai amanah konstitusional, kini kian bergeser menjadi tujuan personal dan alat transaksi politik. Fenomena ini bukan hanya masalah moral, tetapi juga krisis nilai dalam praktik bernegara modern. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan publik sejatinya merupakan bagian dari mandat rakyat melalui prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Namun dalam praktik, banyak pejabat dan politisi yang justru memperlakukan jabatan sebagai komoditas kekuasaan yang bisa diperjuangkan, dipertahankan, bahkan diperjualbelikan, tanpa menimbang etika dan kepatutan. Fenomena politik transaksional dan budaya “bagi-bagi kursi” memperlihatkan betapa makna pengabdian publik telah memudar. Kursi kekuasaan seolah menjadi tempat berlomba memperkaya diri, bukan mengabdi. Di titik inilah, jabatan kehilangan roh moralnya. Ia tidak lagi menjadi tanggung jawab konstitusional, melainkan sekadar “pencapaian karier” dalam dunia politik.
Jika menengok UUD 1945, sejatinya konstitusi kita dibangun atas fondasi moral dan etika publik. Pasal 27 dan 28 memuat prinsip kesetaraan dan tanggung jawab warga negara, sedangkan Pasal 28H dan 33 menekankan kesejahteraan serta keadilan sosial. Semua itu menggambarkan negara yang seharusnya dijalankan dengan semangat pelayanan, bukan dominasi. Namun, praktik politik dan birokrasi hari ini justru menunjukkan sebaliknya.
Rotasi jabatan di pemerintahan sering diwarnai kepentingan pribadi, bukan meritokrasi. Penempatan pejabat bukan berdasarkan kompetensi dan integritas, tetapi atas dasar kedekatan politik atau balas jasa elektoral. Fenomena “jabatan sebagai ganjaran politik” ini jelas bertentangan dengan prinsip good governance dan etika penyelenggara negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Pasal 7 UUD 1945 juga membatasi masa jabatan Presiden yang menjadi simbol penting bahwa kekuasaan bukan untuk diabadikan. Namun, ketika muncul narasi-narasi politik yang mengarah pada “penambahan masa jabatan” atau “penundaan pemilu”, sesungguhnya kita sedang menyaksikan bentuk baru pengkhianatan terhadap semangat konstitusi.
Etika kekuasaan seharusnya menjadi roh bagi setiap pejabat publik. Max Weber pernah menyebut, ada dua etika yang wajib dipahami oleh pemimpin, yakni etika keyakinan (ethic of conviction) dan etika tanggung jawab (ethic of responsibility).
Sayangnya, banyak pejabat hanya memegang yang pertama, membenarkan tindakannya dengan keyakinan bahwa “demi rakyat”, tanpa memikirkan tanggung jawab sosial dan moral yang lebih luas. Di sisi lain, moral publik kita juga mengalami erosi. Ketika masyarakat terbiasa melihat praktik penyalahgunaan jabatan tanpa konsekuensi, lama-kelamaan standar moral publik ikut meluruh.
Kita tidak lagi marah melihat pejabat korup, karena merasa “itu sudah biasa”.
Padahal, kebiasaan inilah yang pelan-pelan membunuh nilai-nilai negara hukum dan demokrasi.
Negara hukum tidak hanya berbicara soal aturan, tetapi juga tentang moralitas dalam penegakan kekuasaan. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat), bukan negara kekuasaan (machtstaat). Namun, hukum yang baik tidak akan bermakna bila pelaksana kekuasaannya tidak bermoral. Sebagus apapun undang-undang dibuat, jika dijalankan tanpa nurani, hukum hanya menjadi instrumen pembenaran bagi kekuasaan. Dalam banyak kasus, pelanggaran etika kekuasaan sering kali luput dari sanksi hukum. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), penyelenggara negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas jabatan publik. Sayangnya, mekanisme etik di banyak lembaga masih lemah, sering disubordinasikan oleh kepentingan politik.
Sudah saatnya pejabat publik, politisi, dan birokrat kembali pada makna asli jabatan, yaitu amanah. Amanah tidak hanya berarti tanggung jawab administratif, tetapi juga tanggung jawab moral di hadapan rakyat dan Tuhan. Setiap jabatan publik pada dasarnya adalah bentuk kepercayaan sosial (social trust) dan ketika kepercayaan itu disalahgunakan, maka yang rusak bukan hanya sistem politik, tetapi juga jiwa bangsa. Institusi pendidikan hukum dan politik juga perlu menanamkan nilai-nilai etik dalam kurikulum. Generasi muda calon pejabat negara perlu dididik untuk memahami bahwa kekuasaan bukan alat untuk berkuasa, tetapi sarana untuk melayani dengan kehormatan.
Krisis nilai dalam tata negara modern bukan semata-mata krisis hukum, tetapi krisis nurani dalam sistem hukum itu sendiri. Ketika jabatan menjadi tujuan, maka kekuasaan kehilangan moralitasnya. Namun ketika jabatan dimaknai sebagai amanah, kekuasaan menjadi sarana kebaikan publik. Reformasi politik sejati bukan hanya soal mengganti orang, tapi mengembalikan makna jabatan sebagai panggilan moral. Negara hukum yang kita impikan hanya akan terwujud jika setiap pejabat berani menatap cermin konstitusi dan bertanya pada dirinya sendiri “Apakah saya berkuasa untuk melayani, atau melayani agar berkuasa?”










Komentar