Kota Dumai Bukan “Hutan Tiang dan Kabel”, YLBH MAPAN Rampungkan Gugatan Class Action

InDepthNews.id (Dumai) – Persiapan pengajuan gugatan class action terhadap sejumlah perusahaan penyedia layanan internet (provider) yang diduga memasang tiang dan kabel fiber optik (FO) secara semrawut di Kota Dumai kini memasuki tahap akhir. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Pancasila Nusantara (YLBH MAPAN) menyatakan seluruh materi gugatan, alat bukti, serta data pendukung telah dihimpun dan siap didaftarkan ke Pengadilan Negeri Dumai.

Direktur YLBH MAPAN Kota Dumai, DR (Cand) Eko Saputra, S.H., M.H., mengapresiasi partisipasi masyarakat yang secara sukarela memberikan informasi, dokumentasi, hingga menunjukkan lokasi-lokasi pemasangan tiang dan kabel fiber optik yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan serta merusak estetika kota.

“Alhamdulillah, persiapan gugatan class action sudah sangat matang. Kami mengapresiasi antusiasme masyarakat Kota Dumai yang tidak tinggal diam. Banyak warga mengirimkan foto, video, hingga menunjukkan langsung lokasi-lokasi tiang dan kabel fiber optik yang semrawut. Ini menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hanya keluhan segelintir orang, tetapi sudah menjadi keresahan masyarakat luas,” ujar Eko Saputra.

Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi bukti bahwa kondisi jaringan utilitas telekomunikasi di Kota Dumai telah melewati batas kewajaran. Di berbagai titik kota masih ditemukan kabel yang menjuntai, bergelantungan, melintang di jalan, serta tiang yang berdiri di trotoar, dekat drainase, bahkan mengganggu ruang publik.

“Kota Dumai bukan hutan tiang dan kabel. Ruang publik bukan milik provider. Jangan karena mengejar keuntungan bisnis, keselamatan masyarakat dikorbankan dan wajah kota dibiarkan rusak. Kota ini milik seluruh masyarakat Dumai, bukan milik segelintir perusahaan,” tegasnya.

Eko menegaskan, gugatan yang akan diajukan bukan untuk menghambat investasi maupun perkembangan teknologi informasi. Sebaliknya, langkah hukum tersebut merupakan bentuk kontrol masyarakat agar setiap pelaku usaha mematuhi ketentuan hukum, memperhatikan keselamatan publik, menghormati tata ruang, serta menjaga keindahan kota.

“Kami tidak anti investasi dan tidak anti terhadap perkembangan internet. Namun, setiap investasi wajib tunduk pada hukum. Tidak boleh ada perusahaan yang merasa bebas memasang tiang dan kabel di ruang publik tanpa memperhatikan keselamatan masyarakat dan estetika kota. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” katanya.

YLBH MAPAN juga mengungkapkan masih menerima laporan masyarakat terkait titik-titik baru keberadaan kabel dan tiang fiber optik yang diduga dipasang tidak sesuai ketentuan. Seluruh laporan tersebut akan diverifikasi dan dijadikan bagian dari alat bukti dalam persidangan.

Lebih lanjut, Eko menyampaikan bahwa gugatan class action ini tidak hanya bertujuan meminta ganti rugi, tetapi juga mendorong perubahan nyata dalam tata kelola jaringan utilitas di Kota Dumai.

“Kami akan meminta pengadilan memerintahkan pembongkaran dan pencabutan seluruh tiang serta kabel fiber optik yang terbukti membahayakan masyarakat, melanggar tata ruang, mengganggu fasilitas umum, dan merusak keindahan kota. Kami juga akan meminta adanya penataan ulang seluruh jaringan utilitas agar sesuai dengan prinsip keselamatan, kepentingan umum, dan tata kota yang baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, apabila terdapat pihak yang selama ini membiarkan kondisi tersebut terus berlangsung, maka persoalan ini tidak hanya menyangkut tanggung jawab perusahaan penyedia layanan internet, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban pengawasan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kami percaya pengadilan akan berdiri di atas kepentingan hukum dan kepentingan masyarakat. Keselamatan warga negara tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan bisnis. Keindahan kota juga merupakan hak masyarakat yang wajib dihormati dan dilindungi,” tutupnya.

YLBH MAPAN memastikan dalam waktu dekat gugatan class action tersebut akan segera didaftarkan ke Pengadilan Negeri Dumai setelah seluruh proses verifikasi bukti dan administrasi selesai. Gugatan itu diharapkan menjadi momentum penting dalam mendorong penataan jaringan utilitas yang lebih tertib, aman, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Dumai.

(Aswin/Red)

Komentar