Konsultan dan Kontraktor Tuntut Pemkab Natuna Bayarkan Hutang Proyek 2024

InDepthNews.id (Natuna) – Bila sebelumnya aksi menuntut pembayaran datang dari Tenaga Kesehatan (Nakes) Natuna, kali ini aksi menuntut pembayaran hutang proyek ke Pemkab Natuna datang dari para Konsultan dan kontraktor di Kabupaten Natuna, Senin, (17/03/2025).

Aksi yang gelar secara damai di depan kantor bupati Natuna itu berlangsung santai dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, didampingi Sekda Natuna, Boy Wijanarko, Kepala BPKPD Natuna, Suryanto, serta sejumlah pejabat terkait.

Dalam orasinya, para pengunjuk rasa menuntut hak pembayaran proyek yang telah dikerjakan pada tahun 2024 lalu, terlebih menjelang perayaan Idul Fitri, di mana kebutuhan ekonomi semakin meningkat.

“Bila kemaren ibu bupati berjanji mau membayarkan TPP Pegawai, dan akhirnya di setujui, trus kami dapat apa, “ungkap orator aksi.

Mereka pun turut meminta keadilan dari pemerintah kabupaten Natuna untuk segera membayar pembayaran proyek yang telah mereka kerjakan, sebelum lebaran nanti.

“Kami minta uang kami dibayarkan sebelum lebaran nanti, kamipun juga warga masyarakat Natuna ini,” harap orator yang di iyakan para peserta aksi.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, menyatakan bahwa pemerintah daerah bukan tidak mau membayar, tetapi dana dari pemerintah pusat belum disalurkan ke daerah.

“Saya tidak berani berjanji kapan hutang ini akan dibayar, tetap jika uang sudah ada masuk dari pusat hutang-hutang dengan pihak ketiga menjadi prioritas untuk diselesaikan, “ujar Jarmin dihadapan kontraktor yang melakukan aksi demo.

Sementara itu, Kepala BPKPD Natuna, Suryanto, menjelaskan bahwa masih ada anggaran tunda bayar sebesar Rp79 miliar yang belum disalurkan oleh pemerintah pusat ke Natuna. Selain itu, tunda salur dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mencapai Rp17,5 miliar.

Akibat keterlambatan ini, berbagai sektor ikut terdampak, termasuk tenaga kesehatan yang mengeluhkan belum dibayarnya insentif mereka, serta kontraktor yang terpaksa menunda pembayaran kepada pekerja dan pemasok bahan bangunan.

Hingga saat ini, Pemkab Natuna berupaya mencari solusi agar pembayaran dapat segera direalisasikan tanpa harus menunggu transfer dari pusat. (Wanto)

Komentar