InDepthNews.id (Solok) – Dugaan penyalahgunaan bantuan alat tangkap ikan nelayan mengguncang Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok. Bantuan dari pemerintah yang seharusnya diperuntukkan bagi anggota aktif Kelompok Tani Nelayan (KTN) diduga diselewengkan oleh Ketua KTN berinisial T.R.B., dengan melibatkan seorang oknum pegawai Dinas Perikanan serta keluarganya.
Sejumlah anggota KTN mengaku tidak pernah menerima bantuan yang telah disalurkan. Mereka menyebut bantuan malah dikuasai oleh keluarga Ketua, termasuk istrinya yang juga menjadi pengurus, serta kerabat lain yang bahkan tidak terdaftar sebagai anggota kelompok.
“Yang urus bantuan itu istrinya sendiri. Alat tangkapnya dibagikan ke keluarga, padahal mereka bukan nelayan dan tidak terdaftar,” ujar M (45), salah satu anggota, Minggu (03/08/2025).
Praktik nepotisme ini semakin menimbulkan kecurigaan ketika sejumlah penerima bantuan diketahui adalah kerabat T.R.B., seperti adik ipar dan keponakannya, sementara nelayan aktif yang setiap hari melaut justru tidak kebagian.
Manipulasi Data Diduga Libatkan Oknum PNS
Informasi yang dihimpun awak media ini, menyebutkan adanya keterlibatan oknum PNS dari Dinas Perikanan Kabupaten Solok dalam proses pengajuan proposal bantuan. Oknum tersebut diduga membantu memuluskan daftar penerima fiktif yang tidak sesuai dengan data anggota resmi.
“Nama-nama yang menerima bantuan banyak yang tidak dikenal. Data aslinya tidak dipakai. Jelas ada manipulasi,” ungkap sumber internal yang mengetahui proses tersebut.
Permintaan Anggota Ketua Harus Mundur
Di tengah polemik yang berkembang, sejumlah anggota KTN kini meminta agar Ketua T.R.B. segera mengundurkan diri dari jabatannya. Permintaan ini disampaikan oleh salah satu anggota yang enggan disebutkan namanya.
“Sudah tidak layak lagi beliau jadi Ketua. Kami minta dia mundur secara terhormat sebelum masyarakat yang turun tangan,” ucapnya.
Menurutnya, kredibilitas kelompok sudah rusak akibat persoalan ini, dan perlu perombakan total agar kepercayaan nelayan bisa kembali pulih.
Respons Pemerintah Nagari dan Dinas
Wali Nagari Saniangbaka menyatakan sedang mengumpulkan bukti dan keterangan dari warga. Ia menegaskan tidak akan mentolerir penyalahgunaan bantuan.
“Kalau terbukti, kami akan rekomendasikan pencopotan Ketua dan dorong proses hukum. Jangan sampai ini jadi budaya,” tegasnya.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Solok juga menyatakan komitmen untuk mengusut kasus ini secara internal dan siap menyerahkan oknum PNS ke Inspektorat jika terbukti terlibat.
“Kami akan evaluasi dokumen dan penerima. Tidak ada perlindungan untuk pelanggaran,” ujarnya.
Desakan Warga: Bubarkan dan Evaluasi KTN
Warga nelayan mendesak agar pengurus KTN dibubarkan atau diganti total. Mereka juga menuntut proses hukum dan penggantian bantuan yang telah diselewengkan.
“Kami ingin pengurus baru yang adil dan transparan. Ini harus jadi pembelajaran,” tegas salah seorang tokoh nelayan.
Waspadai Modus Penguasaan Kelompok oleh Keluarga
Kasus ini menjadi cermin bahwa penyalahgunaan bantuan bisa dilakukan secara terstruktur, sistematis melalui jaringan keluarga dan dibantu oknum aparat. Pemerintah diminta bersikap tegas agar bantuan tidak terus menjadi lahan korupsi yang merugikan rakyat kecil.
Namun dalam hal ini semua anggota kelompok KTN akan melaporkan pihak pihak yang terlibat dalam kasus ini ke inspektorat dan pihak yang berwajib tegasnya. (Azmir)










Komentar