InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan DPRD Provinsi Kepri dalam upaya memperkuat penegakan hukum yang humanis dan berbasis kearifan lokal. Penandatanganan berlangsung di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Senin (26/05/2025).
PKS ini berkaitan dengan penanganan pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Kepala Kejati Kepri Teguh Subroto, S.H., M.H., Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., dan Ketua DPRD Kepri H. Iman Sutiawan, S.E., dengan nomor:
•B-2014/L.10/Cp.2/05/2025
•120.23/KDH.160/NK-03/2025
•160/2/MOU-DPRD/V/2025
Tujuan kerja sama ini adalah memberikan landasan formal bagi ketiga pihak dalam mendukung penanganan perkara berbasis keadilan restoratif secara terstruktur dan kolaboratif.
Ruang Lingkup Kerja Sama
Kerja sama ini mencakup peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, termasuk penyediaan sarana dan prasarana, pelatihan keterampilan, pembinaan kewirausahaan, ketenagakerjaan, serta program rehabilitasi bagi pelaku yang merupakan warga Provinsi Kepri.
Acara penandatanganan turut dihadiri jajaran dari Kejati Kepri, Pemprov Kepri, dan DPRD Kepri.
Sinergi Antarlembaga
Dalam sambutannya, Kajati Kepri Teguh Subroto menyampaikan bahwa kerja sama ini bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk nyata sinergi antarlembaga dalam menciptakan keadilan yang berfokus pada pemulihan. Ia menekankan pentingnya rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi untuk menghindari kriminalisasi atas persoalan sosial dan ekonomi.
“Kami mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat. Semoga ini menjadi tonggak penting bagi penegakan hukum yang inklusif dan bermartabat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan menyatakan dukungannya terhadap penerapan restorative justice sebagai terobosan hukum, sejalan dengan visi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Intervensi Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menambahkan bahwa keadilan restoratif tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga harus membuka ruang perbaikan hidup bagi pelaku. Ia menekankan pentingnya intervensi sosial berkelanjutan dan peran serta masyarakat.
“Pemerintah harus berpikir dari sisi kelemahan dan kekurangan. Kita perlu membahas langkah-langkah teknis, pelatihan, dan bantuan usaha secara komprehensif,” tegas Ansar.
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan sistem penanganan tindak pidana berbasis keadilan restoratif di Kepri menjadi lebih kokoh, menyentuh berbagai lapisan masyarakat, dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun sistem peradilan yang berkeadilan, holistik, dan berkeadaban.(Leni)










Komentar