InDepthNews.id (Jambi/Tanjab Timur) – Laporan kasus korupsi Desa Sungai Ular Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berlanjut. Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWaSI) Jambi melaporkan sejumlah kegiatan di Desa Sungai Ular ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur beberapa waktu yang lalu. Diketahui bahwa kegiatan BUMDES (badan usaha milik desa) merupakan salah satu yang dilaporkan oleh AWaSI Jambi.
Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diketahui tidak semua desa memiliki badan usaha yang menjadi sorotan oleh AWaSI Jambi yang terindikasi terjadi tindak pidana korupsi. Penyertaan modal fiktif serta penggelapan hasil BUMDES akan menjadi bahan penyelidikan oleh jaksa Kejari Tanjung Jabung Timur.
Selain BUMDES, penggelapan aset desa juga menjadi bahan laporan yang tertuang didalam surat AWaSI Jambi dengan tuduhan bahwa desa tidak memiliki database aset desa yang dimiliki dalam setiap tahun yang berpotensi aset tersebut akan hilang atau sengaja untuk dihilangkan.
Selain bangun dan tanah kas desa yang menjadi aset desa, sejumlah barang pengadaan yang dibelanjakan dengan uang desa adalah aset yang dimiliki desa. Pembelanjaan barang tersebut terindikasi fiktif atau dibelanjakan tapi tidak tertuang sebagai aset miliki desa atau bahwa barang pengadaan tersebut dimiliki secara pribadi oleh oknum aparatur desa.
Erfan Indriyawan,SP, Ketua AWaSI Jambi dipanggil aparat penegak hukum guna dimintai keterangan terkait laporan yang disampaikan pada Senin, 12 Februari 2024 di Kantor Kejari Tanjung Jabung Timur. Erfan diundang oleh atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada Kelapa Kasi Tindak Pidana Khusus, Arnold Saputra Hutabarat,SH,MH.
Hal tersebut disampaikan oleh Erfan Indriyawan,SP, saat dikonfirmasi awak redaksi pada Kamis (08/02/2024).
“Saya dipanggil oleh Kejari Tanjung Jabung Timur untuk diperiksa sebagai saksi pelapor pada perkara tindak pidana korupsi dan insyaallah saya akan berupaya untuk menghadiri undangan tersebut” tegas Erfan.
Erfan juga berharap Kejari Tanjung Jabung Timur akan segera melakukan penyelidikan terhadap laporan yang disampaikan AWaSI Jambi.
Selain itu, erfan juga menyampaikan bahwa ada sejumlah desa yang menjadi sorotan oleh AWaSI Jambi dan segera akan dilaporkan ke Polda Jambi.
“Kita akan mempercayakan kepada Polda Jambi untuk menangani kasus korupsi yang ada di sejumlah desa di kabupaten Tanjung Jabung Timur dan berkas tersebut telah kami siapkan dan akan segera kami laporkan” ungkap Erfan.
Erfan menjelaskan bahwa setiap institusi penegak hukum memiliki hak yang sama dalam melakukan proses tindakan pidana korupsi, baik itu Kejari Tanjung Jabung Timur, Polres Tanjung Jabung Timur, Kejati Jambi dan Polda Jambi hingga diteruskan ke Kejagung dan Mabes Polri. (tim).










Komentar