InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Aksi Unjuk rasa damai yang digelar Insan Pers yang tergabung digroup Aliansi Wartawan Kepri (AWAK) pada tanggal 19 November 2024 lalu bertempat digedung Kantor Gubernur Dompak yang dialamatkan kepada Kadis Kominfo Kepri, Hasan.S.Sos akhirnya berujung dengan kebaikan yang sangat mengharukan.
Sedikitnya ada 3 point penting tuntutan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Hasan sesuai dengan temuan BPK Perwakilan Kepri pada tahun 2023 tentang anggaran dana publikasi yang dinilai tidak tepat guna dan sasaran, namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut pengusutan secara nyata dan transparan, diantaranya, Penggunaan dan pengelolaan dana anggaran publikasi sebesar Rp 14 milyar tahun 2023, selanjutnya dana anggaran publikasi sebesar Rp 11 milyar tahun 2024 termasuk dana hibah Rp 789 juta yang diserahkan pada Organisasi tertentu atas persetujuan Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Sesuai dengan janji Kadis Kominfo Kepri Hasan akhirnya mengundang Insan Pers Awak Kepri yang berjumlah 30 media duduk satu meja dikantor Diskominfo pada hari Jumat (13/12) tepatnya Pkl 14.00 Wib yang bertajuk “Audensi” atau diskusi secara terbuka,
Tiga poin tuntutan dimaksud meskipun tidak sedetailnya, namun terjawab dengan terukur.
Menurut Hasan, jumlah media yang terdaftar di Diskominfo terdiri dari berbagai media cetak, online, elektronik berjumlah sekitar 400 media, sebagian media dimaksud ada yang sudah terverifikasi dan ada juga yang belum, Namun karena keterbatasan anggaran,
yang tercover masuk dalam kategori kerjasama hanya sekitar 113 media terbitan daerah atau wilayah Kepri dan ada juga belasan media dari luar daerah Kepri yang turut serta menjalin hubungan kerjasama diselaraskan dengan kepentingan Provinsi Kepri.
“Semua media yang kami rekrut terdata dan tidak ada yang ditutupi hal itu mengacu dengan UU No.14 tahun 2008 tentang era keterbukaan atau transparansi publik, Semua data media ada sama kita namun berapa besaran nilai rupiahnya yang diterima tak mungkin kami sebutkan karena tidak etis,” papar Hasan serius.
Dijelaskan Hasan, bahwa setiap pengajuan jumlah anggaran belanja publikasi bukan Diskominfo yang menentukan akan tetapi pengajuannya harus mendapat persetujuan dari Komisi I yang membidangi anggaran publikasi media.
“Terkait berapa nilai kerjasama publikasi tiap media, kami tidak berani menyebut semua media berapa jumlah anggaran yang didapat, semua penuh dengan etika dan jangan sampai menimbulkan masalah dikemudian hari terkecuali setiap perusahaan media dengan jiwa besar mau atau bersedia disebut nilai nominalnya,” bebernya.
Hasan yang di singgung mengenai jumlah anggaran yang tersisa untuk publikasi pada tahun 2024 ini mengatakan kalau sudah habis terserap.
“Anggaran publikasi tahun 2024 sudah habis dialokasikan dan mudah-mudahan anggaran publikasi tahun 2025 akan kita upayakan dengan bijak,” pungkas Hasan.
Hadir dalam audensi bersama Kadiskominfo Kepri yakni, Wartawan senior InDepthNews.id, Robbyn Simanungkalit, Korlap Awak Kepri, Tengku Azhar, Sekretaris Awak Syukur dan anggota Awak. (Robyn.S)










Komentar